14 SPPG di Maros Dihentikan Operasionalnya

MAROS, BKM — Sebanyak 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Maros dihentikan sementara operasionalnya, karena belum memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, penghentian operasional hanya berlaku bagi SPPG yang belum memenuhi standar operasional.
”Standar yang dimaksud terutama berkaitan dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” katanya, Rabu, 8 April 2026.

Davied menegaskan, langkah ini merupakan bentuk penegakan aturan sekaligus upaya menjaga kualitas layanan.
”BGN saat ini sudah mulai melakukan pembenahan sistem. Bagi SPPG yang tidak memenuhi standar diberlakukan sanksi berupa penghentian operasional sementara sampai dilakukan pembenahan,” jelasnya.
Penghentian operasional dilakukan secara bertahap sejak awal Maret 2026.

”Prosesnya tidak sekaligus, tetapi bertahap sesuai hasil evaluasi di lapangan,” tambahnya.
Pada 4 Maret 2026, satu SPPG yakni SPPG Maros Tompobulu Pucak lebih dulu dihentikan operasionalnya. Kemudian pada 31 Maret 2026, empat SPPG kembali dihentikan operasionalnya.
”Dua di antaranya terkendala SLHS, yaitu SPPG Maros Lau Maccini Baji 4 dan SPPG Maros Bantimurung Kalabbirang 2. Sementara dua lainnya disebabkan persoalan IPAL, yakni SPPG Maros Lau Bonto Marannu dan SPPG Maros Turikale Taroada 2,” lanjut Davied.

Jumlah tersebut kembali bertambah pada 7 April 2026, dengan sembilan SPPG lainnya dihentikan operasionalnya.
”Kesembilan SPPG itu seluruhnya mengalami kendala dalam pemenuhan standar IPAL,” katanya.

Adapun SPPG yang dihentikan meliputi SPPG Maros Lau Maccini Baji 1, SPPG Maros Mandai Bontoa 3, SPPG Maros Marusu Tellumpoccoe, SPPG Maros Turikale Adatongeng, dan SPPG Maros Turikale Turikale.
Selain itu, SPPG Maros Mandai Bontoa 4, SPPG Maros Maros Baru Baju Bodoa, SPPG Maros Bantimurung Alatengae, serta SPPG Maros Bontoa Pajjukukang.
Davied menegaskan, penghentian ini bersifat sementara dan bukan penutupan permanen.
”SPPG yang telah melakukan pembenahan sesuai standar dapat kembali beroperasi setelah mendapatkan surat pencabutan penghentian,” tegasnya.
Hingga 7 April 2026, dua SPPG telah kembali diizinkan beroperasi.

”Keduanya yakni SPPG Maros Lau Maccini Baji 4 dan SPPG Maros Bantimurung Kalabbirang 2 yang sebelumnya terkendala SLHS,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, saat ini terdapat 32 SPPG yang masih beroperasi di Kabupaten Maros.
”Setiap SPPG rata-rata melayani sekitar 3.000 siswa,” katanya.
Dengan adanya penghentian sementara tersebut, diperkirakan sekitar 42.000 siswa terdampak layanan pemenuhan gizi. (ari/c)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar