43 Warga Tator 6 Bulan tak Terima BLT Gegara Anggaran Dialihkan ke Proyek Fisik

MAKALE, BKM. FAJAR.CO.ID — Komisi I DPRD Tana Toraja menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML), Camat Rembon, dan Kepala Lembang (Kalem) Batusura, Jumat (20/2/2026).

Raker dipimpin Ketua Komisi I Medi Sira Matasak, dihadiri dua anggota komisi masing-masing Sunarto Parrangan dan Christian Talebong. RDP megagendakan pembahasan 43 warga kurang mampu dari Lembang Batusura, Kecamatan Rembon yang sudah 6 bulan tidak kunjung menerima bantuan langsung tunas (BLT). Jika diakumulasikan angkanya mencapai Rp77.400.000 untuk periode Juli-Desember 2025.

Penjabat Kepala Lembang Batusura’, Junta Tiranda mengungkap bahwa alokasi anggaran BLT untuk 43 warga kurang mampu tersebut dialihkan ke kegiatan fisik.

Alasan pengalihan anggaran BLT ke pekerjaan fisik,menurut Junta Tiranda, telah melalui pertimbangan. Salah satunya agar pekerjaan fisik bisa segera diselesaikan dan tidak terkendala cuaca hujan. ”Setelah anggaran pekerjaan fisik cair baru BLT dibayarkan,” ujarnya.

Namun yang terjadi kemudian, harapan tak sesuai kenyataan. Pemerintah pusat menunda pencarian Dana Desa tahap dua tahun 2025, yang seharusnya untuk membiayai proyek fisik. Akibatnya, BLT untuk 43 warga kurang mampu di Lembang Batusura’ belum disalurkan hingga saat ini.

Yang lebih miris lagi, gegara Dana Desa tahap dua tidak cair, upah pekerja dan bahan bangunan dari penyedia untuk proyek fisik juga belum dibayarkan pihak lembang.

Ketua Komisi I, Medi Sura sangat menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, persoalan seperti ini tidak lagi terulang di kemudian hari.

”Sebagai bentuk keseriusan terhadap persoalan ini, Komisi I DPRD Tana Toraja merekomendasikan agar BLT yang menjadi hak warga kurang mampu di Lembang Batusura segera dibayarkan, dengan ketentuan proses dan mekanisme pembayaran tidak melanggar aturan,” tandas Medi Sura. (gus)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar