Anggaran Bencana Diparsialkan Tanpa Sepengetahuan Komisi E

MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Gerindra selaku Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Tenri Indah kembali menyoroti pentingnya penguatan anggaran kebencanaan di tengah meningkatnya potensi bencana di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Andi Tenri Indah dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Selasa (14/4).

Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong peningkatan anggaran BPBD sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko bencana yang tidak bisa diprediksi.
“Kita tidak pernah tahu bencana terjadi di mana dan kapan. Karena itu, kami di Komisi E selalu mendorong agar anggaran BPBD ditingkatkan,”pinta Tenri Indah usai rapat.
Namun, upaya tersebut justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang terjadi di tingkat eksekutif.

Mantan Wakil Ketua DPRD Gowa ini mengemukakan bila nggaran yang telah diperjuangkan malah dipangkas tanpa penjelasan yang jelas kepada DPRD.
“Setelah kita perjuangkan kenaikan anggaran, ternyata di tengah jalan diparsialkan. Kami tidak pernah mendapat penjelasan, dipotong karena apa, itu tidak disampaikan,”ungkapnya.
Tenri Indah yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Gowa ini menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kebutuhan penanganan bencana di daerah justru semakin mendesak.

Menurut Tenri Indah, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tetap mempertimbangkan sektor-sektor krusial, termasuk kebencanaan. “Ini yang membuat kami khawatir. BPBD itu sangat penting, tapi justru anggarannya dipangkas. Bahkan OPD sendiri juga bingung dengan kondisi ini,”kata Tenri Indah.

Tenri Indah menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya dapat memberikan penjelasan terbuka serta mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor vital seperti kebencanaan.
Olehnya itu, pihaknya berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan dari risiko bencana. “Kalau soal bencana, ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jadi harus benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.

Informasi yang diterima, Komisi E DPRD Sulsel berhasil menambah anggaran BPBD sebesar Rp1,6 miliar di APBD Pokok 2026. Tapi dalam perjalannya, anggaran ini diparsialkan oleh TAPD.
Legislator Nasdem selaku Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Dr Mahmud juga menyoroti pengurangan anggaran kebencanaan yang sudah diperjuangkan dewan. “Jangan sampai Pak Kaban (Amson Padolo) sendiri yang kurangi anggarannya, padahal ini untuk keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo mengungkapkan mekanisme parsial anggaran memang diserahkan oleh TAPD ke pihaknya. Ia mengklaim, anggaran yang diparsialkan sudah sesuai.
“Jadi anggaran yang diparsialkan ya itu, tidak mungkin kita mau potong gajinya orang dan juga logistik. Jadi yang dikurangi adalah anggaran yang dianggap lebih fleksibel,” tandasnya.

Perwakilan TAPD, Taufik menyampaikan alasan memparsialkan anggaran BPBD bahwa kebijakan itu untuk mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang efisiensi.
“Jadi bahwa hampir semua OPD kita lakukan parsial untuk menyesuaikan terhadap hal tersebut, dan itu dibahas di tingkat TAPD,” ungkapnya. (rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar