AS Serang Venezuela dan Culik Maduro, Ini Hukum Internasional yang Dilanggar

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Sabtu pagi bahwa pasukan AS telah melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela. Dia juga membenarkan bahwa pasukan khusus AS, Delta Force, telah menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya; Cilia Flores.

Pasangan penguasa yang digulingkan itu sekarang telah didakwa di New York atas tuduhan terorisme dan narkoba. Sekadar diketahuii, Trump menuduh Maduro menjalankan "organisasi teroris narkoba".

Namun, legalitas operasi militer AS tersebut telah dipertanyakan—bahkan beberapa sekutu Trump menyatakan bahwa operasi tersebut melanggar hukum internasional.

Baca Juga: Ini Respons Dunia usai AS Mengebom Venezuela dan Culik Maduro, Ada Juga Sikap Indonesia

Mengutip laporan The Guardian, Minggu (4/1/2026), para pakar terkemuka di bidang hukum internasional telah angkat bicara tentang tindakan AS terhadap Venezuela.

Apakah Operasi AS terhadap Venezuela Melanggar Hukum Internasional?

Para pakar sepakat bahwa AS kemungkinan telah melanggar ketentuan piagam PBB, yang ditandatangani pada Oktober 1945 dan dirancang untuk mencegah konflik lain dalam skala Perang Dunia II.

Ketentuan utama dari perjanjian tersebut—yang dikenal sebagai pasal 2(4)—menetapkan bahwa negara harus menahan diri dari menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain dan harus menghormati kedaulatan mereka.

Geoffrey Robertson KC, salah satu pendiri Doughty Street Chambers dan mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, mengatakan serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan pasal 2(4) piagam tersebut.

“Kenyataannya adalah Amerika melanggar piagam PBB,” katanya. “Amerika telah melakukan kejahatan agresi, yang oleh pengadilan Nuremberg digambarkan sebagai kejahatan tertinggi, kejahatan terburuk dari semuanya.”

Elvira Domínguez-Redondo, seorang profesor hukum internasional di Universitas Kingston, menggambarkan operasi AS sebagai “kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara lain”.