Beragam Keluhan Disampaikan Warga di Reses, Irmawati Kawal Aspirasi Warga Tamalate

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, Irmawati Sila kembali turun menyerap aspirasi masyarakat dalam Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026. Kegiatan tersebut digelar di Jalan Andi Tonro 6, RT 01 RW 06, Kelurahan Pa’baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Sabtu (14/2/2026).

Pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat dan warga setempat itu berlangsung interaktif. Beragam persoalan disampaikan, mulai dari penguatan ekonomi warga hingga pembenahan infrastruktur lingkungan.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah kebutuhan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta layanan penyedotan septic tank bagi warga. Selain itu, warga Jalan Andi Tonro juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang disebut sudah sekitar 15 tahun belum tersentuh perbaikan.

“Jalan di wilayah ini sudah sangat lama belum diperbaiki. Kami berharap bisa masuk dalam program prioritas atau pokok pikiran dewan agar segera dikerjakan,” ungkap, Sulaiman salah satu perwakilan warga.

Tidak hanya itu, lampu jalan yang banyak tidak berfungsi, kebutuhan penebangan pohon yang berpotensi membahayakan, serta persoalan pengangkutan sampah juga menjadi perhatian masyarakat. Warga juga meminta penataan pagar di sekitar area makam Andi Tonro V agar lingkungan lebih tertib dan rapi.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Irmawati Sila menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi warga. Ia menegaskan telah berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, termasuk menggiatkan kerja bakti agar memudahkan petugas kebersihan melakukan pengangkutan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan lurah, RT dan RW untuk meminimalisir penumpukan sampah di beberapa titik dengan kerja sama warga dan satgas kebersihan, penanganan sampah bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh usulan terkait perbaikan jalan, lampu jalan, hingga penataan lingkungan akan dicatat dan diperjuangkan melalui pokok pikiran DPRD Makassar.

“Kalau belum terakomodasi, insyaallah akan saya masukkan dalam pokir dan saya sampaikan langsung ke pemerintah kota serta Wali Kota Makassar. Setiap laporan warga akan terus saya kawal,” tegasnya.

Terkait penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Ketua DPC Hanura Makassar ini menegaskan tidak ada rumah sakit yang menolak pasien. Ia memastikan warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai legislator di DPRD Kota Makassar, ia berharap komunikasi antara warga dan pemerintah terus terjalin agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

“Insyaallah setiap laporan masyarakat akan kami teruskan dan ingatkan kepada pemerintah kota. Harapannya, seluruh aspirasi warga Tamalate bisa segera terealisasi secara bertahap,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar