Bupati Luwu Apresiasi MoU Sidang Terpadu

BELOPA, BKM — Bupati Luwu, H Patahudding menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Sidang Terpadu dan Pembukaan Diskusi Wilayah V se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar yang digelar di Kabupaten Luwu, Kamis (7/5).

Dalam sambutannya, Patahudding menyampaikan apresiasi kepada PTA Makassar atas penyelenggaraan kegiatan yang strategis dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Atas nama Pemkab Luwu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PTA Makassar atas inisiatif, komitmen, dan kerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan yang ini,” ujar Patahudding.
Dia menilai penandatanganan MoU Sidang Terpadu menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan mudah diakses masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial tapi merupakan tonggak penting dalam upaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan berkeadilan,” jelasnya.
Menurutnya, program sidang terpadu menjadi solusi atas berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses terbatas, dalam memperoleh layanan hukum maupun administrasi kependudukan.

“Tidak sedikit di antara mereka yang belum memiliki dokumen resmi seperti akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, maupun dokumen penting lainnya yang menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik,” ucapnya.
Patahudding menjelaskan, melalui sidang terpadu, masyarakat tak hanya memperoleh putusan pengadilan, tetapi juga langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan yang sah. “Ini adalah bentuk pelayanan yang holistik, yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pemkab lanjut dia, menyatakan komitmen penuh mendukung pelaksanaan program tersebut, baik melalui kebijakan, fasilitasi, maupun dukungan sumber daya.
“Kami akan terus mendorong perangkat daerah terkait untuk aktif berkolaborasi, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selain penandatanganan MoU, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Diskusi Wilayah V se-Wilayah PTA Makassar yang membahas peningkatan kualitas pelayanan peradilan agama.
Dia berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan inovatif dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi masyarakat. “Saya berharap melalui diskusi ini akan lahir berbagai gagasan inovatif, solusi konstruktif, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Patahudding menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah.
“Kita harus mampu menghadirkan pelayanan yang humanis, yang tidak mempersulit, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutur dia.
Patahudding mengajak seluruh pihak menjadikan penandatanganan MoU tersebut sebagai komitmen jangka panjang yang diimplementasikan secara konsisten.

“MoU yang kita tandatangani hari ini harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten, bukan hanya menjadi dokumen formalitas semata,” tegasnya.
Hadir para Ketua dan hakim PA se-Wilayah V, perwakilan Kemenag RI, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Forkopimda Kabupaten Luwu, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para akademisi. (rls)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar