DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-Gesa Cabut Kewarganegaraan Anggota Brimob Aceh yang Gabung Militer Rusia

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah tak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mencabut status kewarganegaraan Bripda Muhammad Rio. Personel Brimob Polda Aceh itu bergabung menjadi tentara Rusia seusai desersi atau meninggalkan tugas.

Dave berkata, ketentuan pencabutan kewarganegaraan itu telah memiliki ketentuan yang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. "Namun, keputusan seperti itu tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap menghormati hak-hak dasar warga negara," ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).

Dave memastikan, Komisi I DPR RI akan mencermati aspek hukum internasional dan diplomasi yang terkait, di samping menyerahkan proses hukum kepada lembaga yang berwenang. "Prinsip kehati-hatian sangat penting agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan preseden yang keliru," kata Dave.

Baca Juga: 1 Anggota Brimob Polda Aceh Gabung Tentara Rusia Perangi Ukraina

Terlepas dari itu, Dave mengatakan, kasus ini menjadi pengingat bahwa disiplin, loyalitas, dan integritas aparat negara adalah fondasi yang tidak boleh dikompromikan. "Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang," ucap Dave.

Menurutnya, Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap aparat negara memahami konsekuensi hukum, moral, dan diplomatik dari tindakan yang menyimpang.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas angkat suara ihwal kabar satu personel Brimobda Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, dikabarkan bergabung nenjadi tentara Rusia seusai desersi.

Bila kabar itu benar, kata Supratman, status kewarganegaraan Rio otomatis telah hilang. Hilangnya status kewarganegaraan Rio itu tanpa perlu izin Presiden Prabowo Subianto. "Kalau benar bergabung dan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, otomatis kewarganegaraannya HILANG, sama seperti Satria Kumbara," ujar Supratman saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).