DPRD Makassar Dituntut Arahkan CSR ke Pendidikan

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendapat tuntutan aksi massa yang di wakili mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar.

Mereka membawa tuntutan utama terkait evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP), yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim mengatakan bahwa arah penggunaan dana CSR selama ini cenderung tidak strategis. Ia menilai, alokasi dana lebih banyak terserap pada kegiatan jangka pendek seperti pembagian sembako dan seminar, sementara persoalan serius seperti tingginya angka putus sekolah belum tertangani secara maksimal.

“Kami soroti bukan sekadar ada atau tidaknya CSR, tetapi bagaimana arah penggunaannya. Hari ini kita melihat dana CSR lebih banyak habis pada kegiatan seremonial dan bantuan sesaat padahal, kota sebesar Makassar masih menghadapi angka putus sekolah yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan belum disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor pendidikan,” ucapnya, Selasa (5/5) malam.

Ia juga menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut, termasuk audit terhadap perusahaan yang dinilai tidak optimal menjalankan kewajiban CSR. “Kami ingin keterbukaan, berapa dana yang masuk, ke mana dialokasikan, dan siapa yang mengawasi. Jangan sampai CSR hanya menjadi alat pencitraan tanpa dampak nyata. DPRD harus hadir sebagai pengawas yang aktif, bukan hanya menerima laporan,” lanjutnya.

Aspirasi mahasiswa kemudian diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika mengaku bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti dalam forum resmi. Ia juga menjelaskan bahwa Ketua DPRD tidak berada di lokasi karena sedang menjalankan tugas dinas luar kota.

“Kami menerima semua aspirasi ini, kami jadwalkan pertemuan lanjutan dan akan dihadiri langsung oleh pimpinan untuk melihat seperti apa juga CSR ini termaksud unsur pemerintah kota. Kami ingin pembahasan ini lebih konkret, termasuk menyangkut arah kebijakan dan pengawasan CSR ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengakui bahwa persoalan pendidikan, terutama angka putus sekolah, masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai, pengelolaan CSR memang perlu diarahkan lebih tepat sasaran.

“Ini masukan yang sangat penting kita tidak bisa lagi melihat CSR hanya sebagai formalitas. Harus ada strategi yang jelas agar dana ini benar-benar berdampak jika CSR atau TSLP dikelola dengan baik, maka persoalan sosial, termasuk pendidikan, bisa kita tekan secara signifikan,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar Dewan CSR kembali diaktifkan sebagai wadah pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan mahasiswa, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Rencananya, DPRD Makassar dan perwakilan mahasiswa akan kembali bertemu untuk membahas lebih rinci potensi anggaran TSLP, termasuk skema distribusi serta persentase alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. (Ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar