DPRD Sinjai Disentil Pengamat, Interpelasi Dinilai Berlebihan untuk Persoalan Administratif

SINJAI,BKM– Langkah DPRD Sinjai menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik Dedi Irawan. Ia menilai materi yang diajukan lebih bersifat teknis dan administratif sehingga penggunaan hak interpelasi dinilai berlebihan dan terkesan dipaksakan.

Menurut Dedi, hak interpelasi semestinya digunakan untuk meminta penjelasan terhadap kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Sementara persoalan yang diajukan DPRD masih dapat diselesaikan melalui mekanisme pengawasan yang telah tersedia.

“Materi yang diajukan DPRD sebenarnya bisa dibahas melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau komunikasi langsung antara pimpinan legislatif dan eksekutif,” ujarnya.

Tiga materi interpelasi yang diajukan DPRD Sinjai merupakan tindak lanjut atas rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sinjai. Materi tersebut meliputi dugaan pelanggaran netralitas ASN pada 2024, pengisian jabatan yang masih kosong, serta tata kelola keuangan daerah, khususnya pengalokasian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dedi berpandangan ketiga persoalan tersebut lebih tepat dibahas dalam forum kerja antara DPRD dan pemerintah daerah karena berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau hanya soal pengisian jabatan kosong atau SILPA, itu hal yang rutin dalam tata kelola pemerintahan. Tidak perlu dibawa ke interpelasi,” tambahnya.

Dalam rapat paripurna DPRD Sinjai, Bupati Hj. Ratnawati Arif memberikan jawaban atas seluruh materi interpelasi. Ia menegaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan tersebut menunjukkan pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam setiap kebijakan yang dijalankan. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman menegaskan penggunaan hak interpelasi merupakan kewenangan konstitusional DPRD yang dilaksanakan sesuai koridor hukum.

Menurutnya, hak interpelasi menjadi forum resmi bagi DPRD untuk meminta penjelasan pemerintah daerah atas kebijakan strategis yang dinilai berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan, dan akuntabel di hadapan rakyat melalui wakilnya di lembaga ini,” ujarnya.

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar