Dukung Kemandirian Industri Alkes, Virtue Diagnostics Tingkatkan TKDN di Atas 40%

JAKARTA - PT Virtue Diagnostics Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem manufaktur In Vitro Diagnostics (IVD) di Indonesia melalui peningkatan investasi, pengembangan teknologi, dan perluasan kapasitas produksi. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional sekaligus memperkuat ketahanan sistem kesehatan di tengah berbagai tantangan industri.

"Indonesia adalah negara dengan tantangan geografis yang sangat unik. Ribuan pulau, populasi yang besar, dan masih terbatasnya akses layanan diagnostik di berbagai daerah membutuhkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga diproduksi secara lokal. Karena itu, kami memilih untuk membangun manufaktur di Indonesia, bukan sekadar menjual produk ke Indonesia," kata Founder sekaligus Global CEO Virtue Diagnostics Johnson Zhang dalam Industrial Symposium pada INDOHEALTHCARE GAKESLAB Expo 2026 di Jakarta, dikutip pada Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: Bukti Klinis Jadi Kunci Pengembangan Terapi Penyakit Metabolik yang Lebih Tepat

Johnson mengatakan perusahaan mengusung filosofi In the Region, for the Region dengan membangun fasilitas manufaktur seluas 12.200 meter persegi di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 1.000 unit instrumen diagnostik per tahun dan 6.000 liter reagen per hari. Fasilitas yang diresmikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 2024 itu menjadi basis pengembangan produk diagnostik buatan dalam negeri.

Pada 2026, Virtue Diagnostics memperluas investasinya melalui pengembangan lini diagnostik molekuler dan peluncuran teknologi cartridge-based immunology untuk melengkapi portofolio produk. Hingga saat ini, perusahaan telah mengantongi izin edar untuk 193 produk diagnostik di Indonesia, sementara platform imunologi, biokimia, hematologi, dan diagnostik molekuler telah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%.

Johnson menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat manufaktur IVD di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya diperlukan dukungan kebijakan yang mendorong investasi jangka panjang, pengadaan berbasis nilai (value-based procurement), perlindungan terhadap produk dengan TKDN tinggi, kontrak pengadaan multiyears, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku industri.