Fasilitas Publik Harus Diakses Penyandang Disabilitas

MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan kota yang inklusif dan nyaman bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor guna menghadirkan fasilitas publik yang mudah diakses, mulai dari trotoar, taman kota, hingga ruang interaksi sosial yang aman dan setara bagi semua warga.

Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, desain kota harus mampu menjawab kebutuhan berbagai ragam disabilitas agar tidak ada warga yang merasa terpinggirkan saat menikmati ruang publik.
“Kota Makassar harus menjadi ruang yang terbuka bagi semua kalangan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas publik, dan hal itu menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan secara kolaboratif,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Appi saat menerima audiensi dari Yayasan Kota Kita Surakarta bersama Komisi Nasional Disabilitas serta sejumlah organisasi penyandang disabilitas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5). Pertemuan itu membahas risalah kebijakan terkait penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota di Makassar.
Hadir dalam audiensi tersebut Direktur Eksekutif Kota Kita, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan pandangan antara pemerintah, lembaga, dan komunitas disabilitas untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan aplikatif. Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan pembangunan tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu merangkul seluruh warganya tanpa diskriminasi.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait standar pembangunan berbasis inklusivitas. Appi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, menjadikan aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan.

“Tidak boleh ada bangunan di Makassar yang mengabaikan prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Munafri menilai awal masa kepemimpinannya menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik terhadap pembangunan baru maupun penyesuaian fasilitas yang sudah ada. Politisi Partai Golkar itu berharap seluruh perubahan yang dilakukan dapat mengarah pada terciptanya kota yang lebih ramah bagi semua kelompok masyarakat.
Untuk memperkuat arah kebijakan, Pemkot Makassar juga mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam tim ahli pemerintah kota. Salah satunya dengan menghadirkan sosok disabilitas bernama Nadila guna memberikan perspektif langsung dalam proses penyusunan kebijakan.

Menurut Appi, sudut pandang pemerintah belum tentu sama dengan pengalaman yang dirasakan penyandang disabilitas. Karena itu, masukan langsung dari mereka dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain itu, ia juga mendorong adanya pertemuan rutin bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Yayasan Kota Kita Surakarta, agar konsep kota inklusif tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata secara bertahap.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Munafri turut menyoroti pentingnya fasilitas pendukung seperti rambu khusus penyandang disabilitas, jalur akses yang aman, hingga lift ramah disabilitas di gedung-gedung pelayanan publik.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi disabilitas dapat melahirkan regulasi yang komprehensif sekaligus mudah diterapkan. Perwali yang tengah disusun pun diharapkan menjadi pedoman teknis yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
“Kami membutuhkan masukan dari semua pihak agar regulasi yang lahir benar-benar kuat, implementatif, dan dapat dijalankan bersama,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Surakarta, Ahmad Rifai, menyebut inisiatif yang dijalankan bersama Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi Wali Kota Makassar dalam mewujudkan kota inklusif.

Menurut Rifai, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi telah diarahkan pada langkah operasional dengan melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam proses pembangunan kota.
“Program ini merupakan respons terhadap visi besar Pak Wali Kota mengenai kota inklusif. Kami ingin memastikan penyandang disabilitas ikut berpartisipasi sehingga kebutuhan dan gagasan mereka benar-benar masuk dalam pembangunan kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan penyandang disabilitas sangat penting agar pembangunan fasilitas publik seperti taman, trotoar, dan jalan benar-benar dapat diakses seluruh kalangan.fasilitas publik di Makassar benar-benar ramah bagi semua,” pungkasnya. (rhm)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar