Fraksi PKS Angkat Isu Antrean BBM, Dorong Intervensi Pemerintah

MAKASSAR, BKM–Dinamika antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan telah bergeser menjadi isu strategis yang menyangkut stabilitas publik.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan bahwa lonjakan antrean kendaraan, khususnya untuk BBM non-subsidi, harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Ia menilai, situasi tersebut dipengaruhi oleh sentimen global, termasuk konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi energi dunia.
Menurutnya, efek dari gejolak internasional itu tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi makro, tetapi juga merembet hingga ke tingkat psikologis masyarakat. “Kekhawatiran akan kelangkaan BBM,telah memicu reaksi berantai berupa peningkatan konsumsi yang tidak terkendali. Ketika masyarakat menerima informasi tentang krisis energi global, respons yang muncul seringkali berlebihan ini yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU,” ungkapnya, Selasa (31/3).

Anggota Komisi A DPRD Makassar ini mengungkapkan, dari pengamatannya di lapangan, antrean paling mencolok terjadi pada BBM jenis Pertamax. Sementara untuk Pertalite, distribusi dinilai masih berjalan relatif normal meskipun mengalami peningkatan permintaan kondisi tersebut, perlu segera direspons secara sistematis oleh pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengendalian yang tepat, situasi ini berpotensi berkembang menjadi disrupsi distribusi yang lebih luas, bahkan membuka ruang bagi praktik-praktik tidak sehat seperti penimbunan. “Kalau tidak diantisipasi, bisa saja ada pihak yang memanfaatkan situasi ini ini yang harus dicegah sejak dini,” ucapnya.

Sebagai bentuk langkah konkret, legislator dua periode ini mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat pengawasan terhadap jaringan distribusi BBM, khususnya yang dikelola oleh Pertamina. Pengawasan tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus dilakukan secara langsung di lapangan.
“Kita usul pembentukan satuan tugas atau tim terpadu yang bertugas memantau ketersediaan dan distribusi BBM di setiap SPBU. Mungkin dengan mekanisme ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan tidak ada praktik penyimpangan, baik dalam bentuk penahanan stok maupun distribusi yang tidak sesuai ketentuan,” katanya.

“Transparansi distribusi harus dijaga. Jangan sampai ada laporan stok habis, tetapi ternyata masih tersedia di tangki penyimpanan,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. Edukasi kepada masyarakat dinilai krusial untuk meredam kepanikan yang berpotensi memperburuk situasi. Menurutnya, masyarakat perlu diyakinkan bahwa pasokan BBM masih dalam kondisi aman, sehingga tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan.
“Perilaku panic buying justru akan mempercepat terjadinya kelangkaan semu di tingkat distribusi. Kita harus membangun kepercayaan publik kalau masyarakat tenang, maka distribusi juga akan berjalan lebih stabil,” ucapnya.

Lebih jauh, Ia menilai bahwa peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki sistem mitigasi krisis yang lebih matang, khususnya dalam sektor energi. Ketergantungan terhadap faktor eksternal, seperti kondisi geopolitik global, menuntut kesiapan respons yang cepat dan terukur di tingkat lokal.
Fraksi PKS DPRD Makassar, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi serta mendorong pemerintah kota untuk tidak bersikap reaktif semata, melainkan proaktif dalam menjaga stabilitas distribusi dan ketenangan masyarakat.
“Situasi ini harus dikelola dengan baik Pemerintah harus hadir, bukan hanya memastikan ketersediaan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan yang berlarut-larut,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar