HUT ke-81 RI, SOKSI Harap Dampak Kemerdekaan Dirasakan Langsung Rakyat

JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menilai makna kemerdekaan Indonesia harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun mengatakan kemerdekaan tidak cukup hanya tercermin dari capaian ekonomi makro, tetapi juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

Misbakhun yang juga Ketua Komisi XI DPR mengacu pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Menurut dia, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada satu periode pemerintahan, melainkan harus disiapkan untuk kepentingan generasi mendatang.

"Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan," kata Misbakhun dalam catatan khusus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).

Kemerdekaan, kata Misbakhun, harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan hunian yang layak hingga ketersediaan energi. Pembangunan juga harus mampu menghidupkan desa, memperkuat industri serta melindungi dan memberdayakan masyarakat.

Misbakhun menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis yang menghubungkan pembangunan sumber daya manusia dengan ekonomi kerakyatan. Dengan anggaran Rp268 triliun pada 2026 dan cakupan 82,9 juta penerima, MBG dinilai bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia.

Ia menilai MBG perlu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan petani, nelayan, koperasi, UMKM hingga sekolah. Penyerapan bahan pangan lokal, kata dia, dapat menciptakan rantai nilai dari sektor hulu hingga hilir.

Namun, Misbakhun mengingatkan pentingnya tata kelola yang kuat dalam pelaksanaan program tersebut. Kritik dan evaluasi, menurutnya, harus dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan sebagai hambatan terhadap tujuan mencerdaskan generasi bangsa.

Selain MBG, SOKSI menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026, dengan 10.000 koperasi disebut telah berfungsi dan 3.300 di antaranya berjalan optimal.