Menakar Batas Kewenangan Pengadilan dalam Suatu Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

BANDUNG - Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menjadi sorotan penting, seiring meningkatnya interaksi antara negara, warga negara, dan dunia usaha. Isu ini dinilai krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang adil sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Eman Achmad Sulaeman mengangkat persoalan tersebut dalamSidang Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat. Dia secara khusus membedah kompetensi absolut pengadilan negeri dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Baca juga: Cerita Rezzy, Wisudawan Terbaik Unpad yang Masuk Top 2 % Peneliti Dunia

Penelitian ini mengulas dinamika hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam praktiknya kerap memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

“Dalam praktik, masih sering terjadi ketidakpastian forum. Gugatan yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri justru dinyatakan sebagai kewenangan PTUN, dan sebaliknya. Kondisi ini berpotensi merugikan para pencari keadilan,” ujar managing partner kantor hukum Eman Achmad & Co ini, dikutip Senin (23/2/2026).

Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, data perkara, serta wawancara mendalam dengan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum. Hasil kajian menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah dalam konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada hak perseorangan dan harta kekayaan warga masyarakat.