Misbakhun Optimistis DSI Perkuat Transparansi Ekspor dan Jaga Kepercayaan Investor

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi langkah penting pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam nasional. Menurutnya, kehadiran DSI tidak hanya akan memperkuat transparansi dan pengawasan perdagangan komoditas, tetapi juga meningkatkan kepastian usaha sehingga mampu menjaga kepercayaan investor dan memperkuat penerimaan negara dari sektor ekspor.

"Dengan memperkuat tata kelola ekspor, jaminan pengawasan, ini tentu juga akan menjaga iklim investasi, dan ini akan positif buat pemasukan negara," kata Misbakhun di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Misbakhun menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya menjadi salah satu tantangan serius dalam tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia. Kondisi tersebut, kata Misbakhun, menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang. Ia menilai kondisi itu membuat devisa hasil ekspor menjadi tidak optimal masuk ke dalam negeri.

Baca Juga : Rosan Benarkan Luke Thomas Mahony Bakal Pimpin Danantara Sumberdaya, BUMN Khusus Ekspor

"Untuk itu, pembentukan DSI ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan integrasi data ekspor nasional. DSI harus menjadi instrumen negara untuk memastikan tata kelola ekspor sumber daya alam berjalan lebih akuntabel dan transparan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, praktik under-invoicing dapat ditekan sehingga potensi penerimaan negara dan devisa ekspor bisa lebih maksimal,” ujar politisi Golkar ini.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam memiliki potensi devisa yang sangat besar dari sektor ekspor mineral, batu bara, energi, hingga perkebunan. Namun selama ini, menurutnya, masih terdapat celah dalam sistem perdagangan dan pelaporan ekspor yang menyebabkan nilai ekspor tidak tercatat secara optimal. Melalui DSI, Misbakhun berharap pemerintah mampu membangun mekanisme pengawasan dan tata niaga yang lebih kuat agar seluruh potensi tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.