Pemkab Maros Siap Terapkan WFH

MAROS, BKM — Pemerintah Kabupaten Maros menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya penghematan energi nasional. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap kondisi global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah pusat mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai sektor, termasuk aktivitas perkantoran. Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan, Pemkab Maros masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum menerapkannya.

”Tapi kami masih menunggu juknis dari pemerintah pusat, bagaimana teknis pelaksanaan WFH tersebut,” ujarnya.
Chaidir menjelaskan, aturan teknis sangat penting agar penerapan WFH dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu kinerja ASN. Chaidir memastikan, meski WFH diterapkan, produktivitas ASN harus tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, pelayanan publik menjadi perhatian utama yang tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. Menurutnya, kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan diatur secara khusus.
”Paling utama kantor pelayanan publik yang akan diatur sebaik mungkin, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan WFH dinilai memiliki potensi besar dalam menghemat penggunaan BBM. Mantan Ketua DPRD Maros itu memperkirakan, jika sekitar 50 persen ASN menjalankan WFH, maka penghematan yang dihasilkan cukup signifikan.

Dari total sekitar 11 ribu ASN, termasuk PPPK paruh waktu, sekitar 5.000 orang bisa bekerja dari rumah.
”Jika dihitung, kendaraan roda dua sekitar Rp20 ribu dan mobil Rp50 ribu per hari, maka bisa hemat hingga Rp250 juta sehari,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait mekanisme pengawasan kinerja ASN selama WFH, Pemkab Maros masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat.
Pelaporan kinerja ASN yang menjalankan WFH nantinya akan diatur agar tetap terukur dan akuntabel.

”Ini yang kita tunggu juknisnya. Termasuk bagaimana pelaporan kinerja setiap ASN yang melaksanakan WFH,” tutupnya.
Salah satu ASN, Ikbal, menilai kebijakan WFH sebagai langkah cukup masuk akal di tengah tingginya konsumsi BBM.
”Kalau tujuannya untuk menghemat energi nasional, menurut saya cukup masuk akal. Dengan mengurangi mobilitas harian, dampaknya bisa cukup besar jika dilakukan secara serentak,” ujarnya. (ari/c)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar