Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan

JAKARTA - Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi—Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta telah menyelenggarakan The 6th International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS) 2026 pada Rabu (10/6/2026). Konferensi internasional ini mengangkat tema “Governing for All: Integrity, Transparency, Inclusiveness, and Poverty Eradication Amidst Global Turbulence.”

Konferensi ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Baca Juga: Stakeholder Meeting 2026, Politeknik STIA LAN Jakarta Perkuat Kolaborasi Pendidikan Vokasi

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan jajaran LAN, akademisi, peneliti, serta perwakilan berbagai institusi nasional dan internasional. Konferensi ini dilaksanakan secara blended, baik secara luring yang bertempat di Aula Corporate University ASN LAN Jakarta dan daring melalui media Youtube PoliteknikSTIALANJakarta dan Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan.

Integritas dan transparansi dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Sementara itu, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Choirul Muluk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi pertama, Profesor Thomas Pepinsky dari Cornell University, Amerika Serikat (AS) memaparkan materi “Working in the Midst of Things: Scholarship, Citizenship, Service, and Politics". Dia menjelaskan bahwa akademisi tidak bekerja terpisah dari realitas sosial, melainkan berada di tengah dinamika masyarakat, pemerintahan, dan politik.

Menurutnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Akademisi memiliki peran sebagai warga negara yang aktif dalam mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain menghasilkan publikasi ilmiah, lanjut Pepinsky, mereka juga perlu berkontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat dan memberikan masukan berbasis bukti ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan.

Dia menambahkan, integrasi antara scholarship, citizenship, service, dan politics dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan tata kelola pemerintahan.

Profesor Fernanda Natasha B.C. dari University of Brasilia, memaparkan materi bertajuk “Are Participatory Institutions Democratic? Frameworks for Analyzing Socio-State Complex Interfaces".