Realisasi PAD dan Retribusi Maros Capai Rp79 Miliar

MAROS, BKM — Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi Kabupaten Maros pada triwulan pertama 2026 menunjukkan kinerja positif. Realisasi tercatat sebesar Rp79 miliar
atau 22,55 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp352 miliar.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menyebut capaian tersebut sudah mendekati target normal triwulan pertama yang berada di kisaran 25 persen.
”Secara umum trennya sangat positif. Sudah 22 persen, dan ini akan terus kita maksimalkan,” ujar Chaidir saat rapat koordinasi di Ruang Marusu, kantor vupati Maros.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari target PBB sebesar Rp41,5 miliar, realisasinya saat ini baru mencapai Rp2 miliar atau 4,84 persen.

”Kondisi ini terjadi karena sebagian pemilik lahan berada di luar daerah, sementara objek pajaknya berada di wilayah Maros, seperti di Kecamatan Maawa,” jelasnya.
Selain itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga belum maksimal dalam capaian kinerjanya pada awal tahun.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni telah menembus angka 40 persen atau sekitar Rp100 juta dari target Rp250 juta.
Sementara capaian terendah tercatat pada Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM (Kopumdag) yang masih berada di angka 12 persen atau Rp529 juta dari target Rp4,3 miliar. Disusul Dinas Pariwisata yang baru mencapai 9,6 persen atau Rp576 juta dari target Rp6 miliar.

”Namun jika memasukkan kontribusi dari Bantimurung, angkanya dapat meningkat hingga di kisaran 20 persen,” tambahnya.
Dinas Pertanian juga masih tergolong rendah dengan capaian sekitar 14,7 persen atau Rp91 juta dari target Rp650 juta.
Rendahnya capaian di sektor ini dipengaruhi oleh sistem layanan yang tidak selalu berbasis kunjungan langsung ke fasilitas, seperti rumah potong hewan.
Petugas kerap harus mendatangi langsung lokasi ternak milik warga, sehingga berdampak pada optimalisasi retribusi layanan.

Sementara itu, di sektor perdagangan, pola pembayaran sewa kios atau ruko di pasar yang umumnya dilakukan setiap enam bulan sekali turut memengaruhi capaian di awal tahun.
Di sisi lain, fasilitas kesehatan juga mulai menyumbang pendapatan daerah.bDi Kecamatan Camba misalnya, pendapatan yang tercatat saat ini sekitar Rp9 juta.
Namun, angka tersebut masih terbatas dari pasien non-KTP Maros, karena fasilitas kesehatan setempat masih dalam tahap persiapan akreditasi BPJS.
”Jadi belum bisa melakukan klaim ke BPJS,” tutupnya. (ari/c)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar