Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD, Bupati Sinjai Paparkan Realisasi Anggaran dan Capaian Sektor Layanan Dasar

SINJAI,BKM— Pemerintah Kabupaten Sinjai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sinjai, Senin (30/3/2026). Dokumen diserahkan langsung Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif dan diterima Ketua DPRD Andi Jusman, disaksikan unsur Forkopimda, anggota dewan, dan pejabat daerah.

LKPJ menjadi kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dokumen ini memuat laporan pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian kinerja sepanjang tahun 2025.

Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan tema pembangunan 2025 berfokus pada peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut penguatan SDM menjadi dasar dalam pemerataan kesejahteraan melalui program prioritas lintas sektor.

Di sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp376,73 miliar terealisasi Rp317,35 miliar atau 84,24 persen. Program difokuskan pada akses dan pemerataan layanan. Partisipasi pendidikan tercatat 89,29 persen untuk SD, 79,04 persen SMP, dan PAUD mencapai 100 persen. Indeks pemerataan guru berada di angka 94 persen. Sejumlah capaian nasional juga disampaikan, termasuk posisi kedua nasional untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

Pada sektor kesehatan, capaian standar pelayanan minimal mencapai 94,28 persen dengan realisasi anggaran 93,63 persen. Program Universal Health Coverage (UHC) JKN tetap dijalankan untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat. RSUD Sinjai disebut mengalami peningkatan fasilitas, termasuk pembangunan ruang rawat inap kebidanan dan penguatan layanan spesialis. Sejumlah penghargaan juga diraih, di antaranya penilaian fasilitas kesehatan tingkat nasional dan capaian program kesehatan jiwa tingkat provinsi.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, realisasi anggaran mencapai Rp29 miliar atau 89,43 persen. Kondisi irigasi baik tercatat 76,32 persen pada 163 daerah irigasi kewenangan kabupaten. Infrastruktur jalan direkonstruksi sepanjang 3,35 kilometer dan 10 jembatan dinyatakan layak. Pemeliharaan drainase mencapai 8,76 kilometer, melampaui target awal.

Sektor perumahan dan kawasan permukiman mencatat realisasi anggaran 99,19 persen dari pagu Rp5,78 miliar. Program peningkatan rumah tidak layak huni melampaui target, dari 30 unit menjadi 45 unit. Persentase rumah layak huni mencapai 86,17 persen. Pengembangan prasarana dan utilitas juga meluas dari target 6 lokasi menjadi 19 lokasi.

Pada urusan ketertiban umum, Satpol PP dan Damkar mencatat realisasi anggaran 93,56 persen dengan capaian penegakan Perda 95,89 persen. Sarana prasarana kebakaran terpenuhi hingga 99,87 persen. BPBD mengelola Rp3,17 miliar dengan fokus mitigasi bencana dan pembentukan 20 desa tangguh bencana.

Sektor sosial didukung anggaran Rp4,48 miliar dengan realisasi 89,90 persen. Program mencakup perlindungan kelompok rentan serta jaminan kecelakaan kerja bagi 999 buruh tani tembakau. Pemerintah juga melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial mencakup 88.605 kepala keluarga melalui sistem SIKS-NG.

Bupati menyebut tahun 2025 sebagai awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan menilai capaian yang diraih menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman menegaskan LKPJ akan dibahas melalui komisi dan panitia khusus. Hasilnya akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD yang bersifat mengikat sebagai instruksi perbaikan bagi pemerintah daerah.

“Kami menginstruksikan kepada komisi-komisi terkait maupun pansus LKPJ agar melakukan monitoring secara periodik dan mendalam, guna memastikan setiap butir rekomendasi tersebut dilaksanakan secara nyata oleh Kepala Daerah beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang patuh pada regulasi dan berorientasi pada kepentingan publik,” jelasnya.