Tuan Rumah IGS 2026, Makassar Bidik Promosi Besar Investasi

int
MACET–Anggota DPRD Makassar mencatat meningkatnya keluhan warga, terutama terkait persoalan kemacetan lalu lintas.Tampak Kemacetan di Jalan AP Petta Rani.

Dewan Desak Penanganan Kemacetan dan Lampu Jalan

REPORTER:ARDHITA ANGGRAENI
EDITOR:WARTA SHALLY HIDAYAT

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mencatat meningkatnya keluhan warga, terutama terkait persoalan kemacetan lalu lintas yang semakin padat serta kondisi lampu jalan yang belum tertangani secara optimal di berbagai titik.

Fenomena ini mencuat seiring kembalinya aktivitas masyarakat pascalibur lebaran. Mobilitas yang meningkat tajam berdampak langsung pada kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan strategis, baik di pusat kota maupun kawasan penyangga.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mengungkapkan bahwa aduan masyarakat didominasi persoalan kemacetan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas harian. Warga, kata dia, menilai belum ada solusi konkret yang mampu mengurai kepadatan secara efektif.
“Setelah lebaran, aktivitas masyarakat kembali normal dan dampaknya langsung terasa pada peningkatan kemacetan. Ini yang paling banyak dikeluhkan warga di berbagai wilayah,” ungkapnya, Senin (30/3).
Di sisi lain, persoalan penerangan jalan umum juga menjadi sorotan serius. Banyak warga mengeluhkan lampu jalan yang padam, redup, atau belum terpasang di titik-titik tertentu, sehingga menimbulkan rasa tidak aman, khususnya pada malam hari.
Lanjut legislator Fraksi PKS Makassar ini keluhan terkait lampu jalan bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan pengguna jalan. Ia menilai, kondisi penerangan yang tidak memadai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun gangguan keamanan.
“Banyak warga meminta agar lampu jalan segera dibenahi. Ini kebutuhan dasar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama untuk keamanan di malam hari,” jelasnya.
Ia menekankan, dibandingkan persoalan kemacetan yang membutuhkan kajian dan penanganan jangka panjang, perbaikan lampu jalan seharusnya dapat dilakukan lebih cepat. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota melalui dinas terkait untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam merespons persoalan yang sifatnya mendesak. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Lampu jalan ini bisa dikerjakan cepat, tidak perlu menunggu lama, warga juga sudah menyampaikan langsung usulan mereka, jadi tinggal bagaimana pemerintah merespons dengan tindakan nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) sebenarnya telah memaparkan sejumlah program kerja, baik yang tengah berjalan maupun yang dirancang untuk jangka ke depan. Dari sisi perencanaan, ia menilai tidak terdapat persoalan yang signifikan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, melainkan juga oleh kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti persoalan di lapangan.
“Programnya secara umum sudah baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana merespons kebutuhan warga secara cepat. Ada persoalan yang memang butuh waktu panjang, tapi ada juga yang bisa langsung diselesaikan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kota dapat memperkuat langkah-langkah responsif, sehingga persoalan kemacetan dan penerangan jalan dapat ditangani secara bertahap namun pasti. “Nanti kita akan komunikasikan ini juga, agar segera diwujudkan dalam bentuk solusi nyata, biar tidak berlarut-larut,” tuturnya. (ita)

============================================================

int
Jufri Rahman

1.500 PPPK Sulsel Terancam Dirumahkan

MAKASSAR, BKM — Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di sejumlah daerah terancam dirumahkan atau tidak diperpanjang kontraknya, disebabkan kondisi fiskal mereka saat ini, serta adanya kewajiban efisiensi anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengakui, kemungkinan kondisi tersebut bisa juga berdampak lingkup Pemprov Sulsel, hal ini diungkapkan Jufri Rahman, akhir pekan lalu.
“Tahun depan ada kemungkinan PPPK ikut dirumahkan. Kalau di Pemprov ada sekitar 1.500an PPPK. Kondisi ini juga sudah dibahas bersama dengan lomisi II DPR RI,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika kebijakan ini diambil tentu memberikan dampak yang cukup signifikan karena bisa mengurangi belanja pegawai.
“Pengaruhnya signifikan, karena pasti bisa mengurangi belanja pegawai. Tahun 2027 telah ditetapkan , paling tidak belanja pegawai sudah harus dibawah 30 persen maksimal 30 persen, dan harus memacu peningkatan belanja infrastruktur mendekati angka keidealan 80 persen,” jelas Jufri Rahman.
Pemprov Sulsel akan memperketat pengawasan terhadap kinerja PPPK. Evaluasi berkala kini menjadi instrumen penting untuk memastikan hanya pegawai dengan kinerja optimal yang tetap dipertahankan, sementara mereka yang dinilai kurang produktif terancam tidak diperpanjang kontraknya.
Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan penilaian kinerja sebagai dasar perpanjangan hubungan kerja.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding menegaskan evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan nasib PPPK ke depan.
“Evaluasi ini dilakukan secara berkala. Jika ke depan diperlukan penyesuaian jumlah PPPK, maka yang berkinerja kurang yang akan terdampak,” ujar Erwin, Sabtu (28/3).
Ia mengakui, dari puluhan ribu PPPK yang ada saat ini, masih terdapat sejumlah pegawai yang kinerjanya berada di bawah standar, baik dari sisi kedisiplinan maupun kontribusi terhadap pekerjaan.
Kondisi ini dinilai tidak bisa dibiarkan, mengingat besarnya beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Berdasarkan data Pemprov Sulsel, jumlah PPPK saat ini mencapai sekitar 20.634 orang, menjadikannya salah satu provinsi dengan jumlah PPPK terbanyak di Indonesia.Dengan jumlah sebesar itu, evaluasi menjadi langkah krusial untuk menjaga efektivitas organisasi.
“Jumlah PPPK kita 20.634, sementara PNS 18.207. Jadi, tentu saja harus memiliki output dan outcome kinerja yang lebih berdampak terhadap masyarakat dan organisasi,” tegasnya.
Erwin menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang dinilai tidak menunjukkan kinerja maksimal.
“Kita lihat misalnya dari sekian jumlah PPPK, setelah dievaluasi mau tidak mau kita harus rumahkan 100, yang 100 itu harus kita pastikan bahwa mereka yang kinerjanya rendah,” tegasnya.
Di sisi lain, kebijakan pengelolaan pegawai daerah juga harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan tersebut, belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total anggaran daerah pada 2027.
Hal ini membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam mempertahankan pegawai, termasuk PPPK, agar komposisi anggaran tetap sehat tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Sementara itu, terkait wacana penyediaan perumahan bagi PPPK, Erwin memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan resmi yang mengarah ke sana.
“Belum ada keputusan ke sana,” singkatnya.
Ia menambahkan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menginstruksikan agar seluruh proses evaluasi dilakukan secara objektif, terukur, dan akuntabel.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah PPPK, benar-benar didasarkan pada hasil penilaian kinerja, bukan pertimbangan lain.
Di tengah besarnya jumlah PPPK, pemerintah menegaskan bahwa hanya pegawai yang mampu menunjukkan kinerja dan komitmen yang akan tetap bertahan dalam sistem birokrasi ke depan. (jun)

======================================================

ist
HALAL BIHALAL–Kepsek SMK SMTI, Basri Nur didampingi Syahrudin, Wakasek Bidang Humas, Sudirman, Wakasek Bidang Kesiswaan, Muhammad Fauzan saat memberi sambutan di acara halal bihalal, kemarin.

SMK SMTI Gelar Halal Bihalal dan Pelepasan Pegawai Purna Bakti

MAKASSAR,BKM–Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMK-SMTI) Makassar menggelar acara halal bihalal, Senin (30/3).
Sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Republik indonesia, memulai kegiatan halal bihalal pada saat berkumpul apel pagi menandai dimulainya Proses Belajar Mengajar (PBM) pascalebaran Idulfitri 1447 Hijriah. Di lapangan para peserta didik melakukan halal bihalal terlebih dahulu bersama guru dan pegawai. Setelah itu dilanjutkan acara halal bihalal di aula SMK SMTI sekaligus pelepasan salah seorang guru yang memasuki purna bakti yakni Syahrudin S.
Kepala SMK SMTI Makassar, Basri Nur mengatakan, kegiatan halal bihalal kali ini merupakan momentum saling memaafkan. Olehnya itu, pihak manajemen memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan.dan bisa kembali bersih dari dosa atau titik nol.
“Mari kita saling memaafkan dan membersihkan diri pascalebaran Idulfitri 1447 Hijriah.Mari kita majukan SMK SMTI guna menciptakan manusia industri yang unggul,”ujar Basri.
Sementara itu, Ustad Muh Sukirman dalam kultumnya meminta agar sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan saling merendahkan, karena semua punya kelebihan masing masing. Pererat tali silaturahmi di halal bihalal ini. Syariat Islam tidak bisa ditambah dan dikurangi. Halal bihalal adalah syiar agama yang bertujuan memupuk tali silaturahmi.
“Jangan putuskan silaturahmi. Umur dan rezeky dipanjangkan karena silaturahmi,”ujar Sukirman.
Sedangkan menurut Hasan salah seorang alumni SMK SMTI yang saat ini menjadi tenaga pengajar di sekolah tersebut, menjelaskan kalau ia memulai bersekolah SMTI pada tahun 2000 ke 2003.Saat itu mata pelajaran yang ia senangi adalah matematika. Olehnya itu, banyak bimbingan yang ia peroleh dari Syahrudin.”Banyak amal jariah yang didapatkan Pak Syahrudin karena mengajar kami seperti bagaimana berhitung sisi samping dan kiri.Ia juga banyak memberikan nasihat ke kami seperti pegawai harus disiplin dan tepat waktu dalam menjalankan aktivitas di lab dan di kelas,”ujar Hasan.
Syahrudin yang turut hadir dalam acara halal bihalal juga memberi sambutan yang menjelaskan sejarah ia di awal berkarier di SMK SMTI hingga memasuki purna bakti. Ia juga banyak memberikan arahan dan nasihat ke guru-guru muda untuk tetap semangat serta mendukung program pimpinan, karena banyak program yang baik. Kalau tidak berjalan pasti tidak berhasil.kebijakan pimpinan. “Kalau ada kesalahan selama saya bertugas di sekolah ini saya memohon maaf. Semoga kita selalu tetap dipertemukan dalam keadaan sehat,”harapnya.(war)

========================================================

MAKASSAR, BKM–Kota Makassar akan menjadi sorotan internasional dengan ditunjuk sebagai tuan rumah Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei atau awal Juni mendatang.

Pemerintah Kota Makassar bersama Kementerian Luar Negeri mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menyukseskan agenda diplomasi kuliner tersebut.
Koordinator Fungsi Ekonomi Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Rizal Wirakara, mengungkapkan bahwa konsep kegiatan telah disusun secara komprehensif.
IGS tidak hanya berfokus pada promosi kuliner, tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan potensi Trade, Tourism, and Investment (TTI) di Makassar dan kawasan sekitarnya.

“Dalam kegiatan ini, kami berencana mengundang sekitar 30 kepala perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta untuk hadir langsung di Makassar. Ini bagian dari upaya memperluas promosi investasi, pariwisata, dan perdagangan,” jelasnya usai menghadiri Rapat Koordinasi terkait persiapan IGS, Senin (30/3) di Ruang Sipakalebbi Kantor Wali Kota Makassar.
Menurut Rizal, pemilihan Makassar sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Selain menjadi tindak lanjut pertemuan antara Wali Kota Makassar dan Wakil Menteri Luar Negeri pada Januari lalu, Makassar dinilai strategis sebagai gerbang utama kawasan Indonesia Timur.

“Makassar punya potensi besar untuk dikembangkan. Kehadiran konsulat negara sahabat seperti Australia dan Jepang, serta sejumlah konsulat kehormatan lainnya, menunjukkan tingginya kepentingan internasional di kota ini,” tambahnya.

Ia menegaskan, sasaran utama IGS adalah membuka peluang kerja sama konkret dengan negara-negara mitra, khususnya dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya.
Meski berlangsung di tengah dinamika global, fokus kegiatan tetap pada penguatan kerja sama TTI.
IGS sendiri bukan agenda baru. Sebelumnya, kegiatan serupa sukses digelar di Nusa Tenggara Barat dengan promosi kawasan Mandalika, serta di Labuan Bajo yang berhasil menarik perhatian investor dan wisatawan mancanegara. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ketujuh.

Sementara itu, Asisten III Setda Kota Makassar, Firman Pagarra, menyatakan kesiapan penuh pemerintah kota dalam menyambut event internasional tersebut.
“Makassar siap menjadi tuan rumah dan memperkenalkan berbagai potensi unggulan, mulai dari investasi, pariwisata, hingga kekayaan budaya. Kami berharap ada kerja sama nyata yang terjalin dari kegiatan ini,” ujarnya.

IGS 2026 dirancang dengan beragam agenda menarik yang menggabungkan unsur diplomasi, budaya, dan bisnis.
Beberapa di antaranya seperti Live cooking & storytelling yang akan dipromosikan secara luas melalui media sosial para peserta.
Pementasan Opera I La Galigo, karya spektakuler berdurasi sekitar satu jam yang melibatkan sekitar 50 aktor serta 20 musisi dan penyanyi.
Dan ada juga kunjungan budaya ke sejumlah situs sejarah seperti Benteng Rotterdam, Museum Kota Makassar, Kampung Budaya Paropo, dan Kompleks Makam Raja-raja Tallo.
Selain itu, akan digelar business forum yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kadin, asosiasi usaha, pelaku bisnis, Bank Indonesia, dan Bank Sulselbar. Forum ini diharapkan menjadi ruang konkret penjajakan kerja sama investasi.

Tak ketinggalan, panitia juga menyiapkan ladies program sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendamping bagi delegasi.
Dengan konsep yang menggabungkan promosi kuliner, budaya, dan peluang ekonomi, IGS 2026 diharapkan menjadi momentum strategis bagi Makassar untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang Indonesia Timur di mata dunia. (rhm)