5 Aksi Donald Trump Sepanjang 2025, dari Invasi ke Venezuela hingga Mengandalkan Garda Nasional

WASHINGTON - Bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump , 2025 adalah tahun krisis.

Menjabat pada 20 Januari setelah kebangkitan politik yang riuh, presiden sendiri menggambarkan serangkaian tindakan yang cepat dan mencolok.

5 Aksi Donald Trump Sepanjang 2025, dari Invasi ke Venezuela hingga Mengandalkan Garda Nasional

1. Membendung Imigran Ilegal

Sebagai contoh, ia telah membayangkan untuk memberantas "invasi" migran yang mencakup membendung imigran legal, dan, berpotensi, menargetkan warga negara AS; ia telah menggembar-gemborkan pengaturan ulang yang keras terhadap kesepakatan perdagangan yang tidak seimbang yang menimbulkan "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional"; dan, pada bulan-bulan terakhir tahun ini, ia telah melancarkan serangan militer terhadap "narkoteroris" yang menurutnya berupaya menggulingkan AS melalui narkoba ilegal, yang mungkin digunakan sebagai "senjata pemusnah massal".

Bagi pengamat hukum, pendekatan Trump merupakan uji stres yang belum diputuskan terhadap kekuasaan presiden, yang digerakkan oleh roda-roda undang-undang darurat yang ditafsirkan secara luas dan otoritas eksekutif yang tidak terkendali.

Keputusan pengadilan, para pembuat undang-undang, dan para pemilih dalam pemilihan paruh waktu 2026 dapat menentukan bagaimana strategi tersebut akan berdampak atau dibatasi.

“Penggunaan atau penyalahgunaan kekuasaan darurat hanyalah satu sudut dari gambaran yang lebih besar,” kata Frank Bowman, profesor emeritus hukum di Universitas Missouri, kepada Al Jazeera.

“Dalam banyak kasus, pemerintah hanya melakukan hal-hal yang tentu saja menurut pemahaman sebelumnya tentang wewenang eksekutif tidak dapat dilakukan,” katanya.

Baca Juga: 2025, Tahun Paling Sukses dalam Sejarah Suriah

2. Memberlakukan Status Darurat

Konstitusi AS, tidak seperti banyak negara, tidak memiliki otorisasi kekuasaan darurat yang mencakup semua hal bagi presiden.

Faktanya, Mahkamah Agung AS memutuskan pada tahun 1952 bahwa presiden tidak memiliki wewenang tersirat seperti itu, jelas David Driesen, profesor emeritus di Fakultas Hukum Universitas Syracuse. Namun demikian, Kongres telah mengesahkan “banyak undang-undang yang memberikan presiden kekuasaan darurat terbatas dalam keadaan terbatas untuk melakukan hal-hal tertentu”.

Hampir setiap presiden modern telah menggunakan kekuasaan darurat dengan berbagai tingkat antusiasme, dengan Kongres dan Mahkamah Agung secara historis waspada untuk membatasi tindakan tersebut.

Seperti banyak presiden AS, Trump juga menggunakan klaim keamanan nasional yang luas dan ambigu untuk membenarkan perluasan jangkauannya.

Namun, beberapa faktor telah membedakan masa jabatan kedua Trump, terutama kurangnya peristiwa pemicu yang jelas untuk banyak kekuasaan yang diklaim, kata Driesen.

“Saya belum pernah melihat seorang presiden menggunakan kekuasaan darurat untuk membenarkan hampir semua agenda kebijakan ini,” katanya kepada Al Jazeera, “dan saya juga belum pernah melihat seorang presiden menggunakannya untuk merebut kekuasaan yang sebenarnya tidak ada dalam undang-undang sama sekali.”

Sederhananya, tambahnya, “bagi Trump, semuanya adalah keadaan darurat”.

Nada tersebut ditetapkan sejak hari pertama, dengan perintah eksekutif Trump yang luas yang menyatakan bahwa penyeberangan ilegal di perbatasan selatan berarti tidak kurang dari “kedaulatan Amerika sedang diserang”. Perintah tersebut telah digunakan untuk menangguhkan kewajiban suaka AS tanpa batas waktu, mengerahkan pasukan ke perbatasan, dan merebut lahan federal.

Pada hari yang sama, Trump menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk menetapkan Tren de Aragua (TdA) dan La Mara Salvatrucha (MS-13) sebagai “organisasi teroris asing”, yang menimbulkan ancaman terhadap “keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi” AS.

Pemerintahan tersebut, sebagian, telah mengandalkan dan memperluas perintah tersebut dalam upaya untuk menghindari proses hukum dalam dorongan deportasi massalnya dan untuk secara retoris membenarkan pendekatan militeristik terhadap Amerika Latin.