79 Ribu Pekerja Kena PHK, Purbaya: 10 Bulan Pertama Ekonomi Slow

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di Indonesia yang menyentuh angka 79.302 orang selama periode Januari hingga November 2025. Menurut Purbaya, tingginya angka PHK tersebut merupakan refleksi langsung dari kondisi ekonomi nasional yang mengalami kelesuan selama hampir sepuluh bulan pertama di tahun 2025.

Lemahnya daya beli dan melambatnya aktivitas ekonomi menjadi faktor utama di balik keputusan perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Baca Juga: Soal Rencana Pabrik Ban Michelin PHK Ratusan Pekerja, Ini Kata Kemnaker

"PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama, tahun sebelumnya juga jelek kan. Tahun ini 10 bulan pertama jadi ekonomi slow. Itu lah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu, slow," jelas Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Selasa (23/12/2025).

Meski kondisi tahun ini cukup menantang, Menkeu meyakini bahwa tahun depan akan menjadi titik balik bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Keyakinan ini didasari oleh koordinasi yang semakin erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.

Sinkronisasi ini diharapkan mampu memberikan stimulus yang lebih efektif untuk menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang sempat hilang. "Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral juga kebijakannya ke depan," tegasnya.

Baca Juga: PHK di Mana-mana, Serikat Pekerja Beri Nilai 5 dari 10 ke Kemnaker

Purbaya menegaskan bahwa perluasan lapangan kerja serta kemudahan kegiatan usaha menjadi prioritas utamanya di tahun mendatang. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk memberikan bantuan maksimal melalui dua jalur utama yakni stimulus permintaan dengan mendorong konsumsi masyarakat agar pasar kembali bergairah.

Ditambah akses permodalan dengan mempermudah pelaku usaha mendapatkan modal kerja agar operasional bisnis tetap berjalan dan ekspansi bisa dilakukan. Dengan kebijakan yang lebih harmonis, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat guna menekan laju PHK dan memastikan kesejahteraan para pekerja tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

(akr)