Apa Itu Dewan Perdamaian Bentukan Trump yang Juga Undang Indonesia, Akankah Jadi Pesaing PBB?

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dengan inisiatif "Dewan Perdamaian"-nya. Badan ini diklaim bertujuan untuk menyelesaikan konflik global, tetapi para diplomat mengatakan hal itu dapat membahayakan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara beberapa sekutu tradisional AS telah merespons dengan hati-hati, dan dalam beberapa kasus menolak tawaran Trump, yang lain termasuk negara-negara yang telah lama memiliki hubungan tegang dengan Washington—seperti Belarusia—telah menerimanya.

Baca Juga: Trump Jual Kursi Perdamaian Gaza Seharga Rp16,9 Triliun

Apa Itu Dewan Perdamaian Bentukan Trump?

Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian September lalu ketika dia mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Gaza. Dia kemudian menjelaskan bahwa mandat dewan akan diperluas di luar Gaza untuk menangani konflik lain di seluruh dunia.

Presiden AS akan menjadi ketua perdana dewan dan akan bertugas mempromosikan perdamaian di seluruh dunia dan berupaya menyelesaikan konflik, menurut salinan draf piagam yang dilihat oleh Reuters.

Negara-negara anggota akan dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun kecuali mereka membayar USD1 miliar (lebih dari Rp16,9 triliun) masing-masing untuk mendanai kegiatan dewan dan mendapatkan keanggotaan tetap, kata piagam tersebut.

Gedung Putih telah menunjuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump; Jared Kushner, sebagai anggota Dewan Eksekutif pendiri inisiatif tersebut.

Negara Mana Saja yang Menerima Undang Trump?

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan pada hari Rabu bahwa sekitar 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dari sekitar 50 undangan yang telah dikirim.

Itu termasuk sekutu Timur Tengah AS seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO Turki dan Hongaria, yang para pemimpin nasionalisnya telah membina hubungan pribadi yang baik dengan Trump, juga telah setuju untuk ikut serta, begitu pula Maroko, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, dan Vietnam.

Negara lain yang telah menerima undangan tersebut termasuk Armenia dan Azerbaijan, yang mencapai kesepakatan perdamaian yang dimediasi AS pada Agustus lalu setelah bertemu Trump di Gedung Putih.