BPJS Ketenagakerjaan Palopo dan UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Palopo Perkuat Pengawasan Kepatuhan Badan Usaha

MAKASSAR, BKM — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palopo menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Palopo Disnakertrans Provinsi Sulsel pada Selasa, 24 Februari 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo dan membahas penguatan pengawasan kepatuhan badan usaha terhadap pembayaran iuran serta kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Palopo Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran tim pengawas, serta kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palopo bersama tim.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi berkolaborasi membahas strategi peningkatan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Wilayah pengawasan meliputi Luwu Raya dan Toraja yang menjadi cakupan kerja kedua instansi.

Fokus pembahasan mencakup penguatan sinergi pengawasan lapangan, pertukaran dan pemadanan data badan usaha, serta langkah-langkah penindakan terhadap perusahaan yang belum patuh.

Selain itu, disepakati pula peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pemberi kerja terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palopo, Haryanjas Pasang Kamase dalam keterangannya menyampaikan, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam memastikan seluruh pekerja memperoleh hak perlindungan sosial.

”Melalui sinergi bersama UPT Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 2 Palopo Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, kami ingin memastikan seluruh badan usaha di wilayah Luwu Raya dan Toraja patuh terhadap kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi tentang perlindungan nyata bagi para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Haryanjas juga menambahkan, pengawasan terpadu akan terus ditingkatkan melalui inspeksi bersama dan tindak lanjut terhadap perusahaan yang menunggak iuran.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan kepatuhan badan usaha di wilayah Luwu Raya dan Toraja semakin meningkat sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pekerja. (mir)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar