Dewan Perketat Pengawasan MHM 2026

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar Mei mendatang.
Evaluasi dilakukan dalam rapat kerja Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Selasa (20/1), menyusul besarnya alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Evaluasi ini juga menyoroti penggunaan anggaran MHM tahun sebelumnya, yang dinilai perlu dikaji secara mendalam, khususnya terkait sejauh mana dampak ekonomi dan sosialnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana publik wajib memiliki manfaat nyata dan terukur. Ia menekankan, DPRD tidak ingin event berskala besar hanya sukses secara seremoni, namun minim kontribusi bagi masyarakat.
“Ini pake uang rakyat jadi wajar kami mau tau jelas, seperti apa MHM 2026 ini, bagaimana pelaksanaan 2025 kemarin. Kita mencegah jangan cuma ramai acaranya, tapi dampaknya nda dirasai masyarakat,” ungkapnya.

Legislator Fraksi NasDem Makassar itu menyebut, Komisi D memanggil Dispora untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, baik pada pelaksanaan sebelumnya maupun perencanaan ke depan. “Kalau dananya besar, output-nya juga harus besar. Kita mau pastikan betul ada sumbangsinya ke ekonomi sama ke sosial yang kemarin dan nantinya. Jangan sampai besar anggaranna, kecil hasilta,” ujarnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, Adi Akbar juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh rangkaian kegiatan MHM 2026. Ia menilai, event yang ditargetkan diikuti hingga 12 ribu peserta ini memiliki potensi perputaran ekonomi yang besar, namun harus dikawal agar manfaatnya tidak bocor dan hanya dinikmati segelintir pihak.
“Kegiatan seperti ini potensi ekonominna besar sekali tapi jangan dibiarkanki jalan sendiri. Harus diawasi betul supaya UMKM lokal, hotel, restoran, sampai warkop-warkop bisa ikut rasakan dampaknya,”katanya.

Ia mengingatkan, berdasarkan proyeksi panitia, perputaran uang selama kegiatan berlangsung diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dengan asumsi setiap peserta membelanjakan dana cukup besar selama berada di Makassar, DPRD menilai peluang tersebut harus dikelola secara tertib dan transparan.
“Kalau pengawasanna lemah, bisa-bisa yang untung cuma orang tertentu. Padahal niat awalnya kan untuk gerakkan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Selain aspek ekonomi, Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kesiapan pelaku usaha dan fasilitas publik, terutama kebersihan dan pelayanan. Menurutnya, kesan pengunjung menjadi faktor penting bagi citra Kota Makassar ke depan.

“Kita ini mau terima puluhan ribu tamu. Jangan sampe ada yang kapok datang ke Makassar gara-gara pelayanan nda beres atau kebersihan diabaikan,” katanya.
Ia juga menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi, mulai dari transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Komisi D memastikan akan terus mengawal kegiatan tersebut agar setiap rupiah APBD yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar