DPRD Sulsel Dukung Pemkot Tata Kawasan Rotterdam

MAKASSAR, BKM–Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menata kawasan perkotaan, khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Benteng Rotterdam, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Fauzi Wawo atau Uci.

Dukungan tersebut disampaikan seiring langkah Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin yang tengah gencar melakukan penataan ruang kota demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan estetis.

Menurut Uci, kebijakan penertiban PKL yang selama ini beraktivitas di atas trotoar maupun saluran drainase merupakan langkah penting untuk mengembalikan fungsi ruang publik sebagaimana mestinya. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut patut didukung karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kami dari PKB memberikan dukungan penuh terhadap upaya penataan dan penertiban yang dilakukan Pak Wali Kota. Ini penting untuk menjaga estetika kota dan ketertiban ruang publik,” ujarnya, Senin (22/6) malam.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah tidak berdiri sendiri sebagai tindakan penggusuran. Sebaliknya, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi berupa relokasi bagi para pedagang agar tetap dapat melanjutkan aktivitas ekonominya di lokasi yang lebih layak.

Salah satu contoh yang disoroti adalah penataan kawasan Benteng Rotterdam, di mana para PKL telah disiapkan lokasi baru di Pasar Kampung Baru sebagai tempat berjualan yang lebih tertata.

“Relokasi ini disertai solusi. Pedagang tetap diberi ruang untuk mencari nafkah di tempat yang lebih baik. Jadi ini bukan hanya penertiban, tetapi juga penataan yang manusiawi,” jelasnya.

Ketua DPC PKB Kota Makassar itu juga menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi fasilitas umum, seperti trotoar yang seharusnya menjadi ruang bagi pejalan kaki, serta saluran drainase yang harus bebas dari hambatan agar tidak menimbulkan genangan air.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik.

Ia pun mengapresiasi keberanian Wali Kota Makassar yang dinilai berani mengambil keputusan strategis dalam penataan kota, meskipun kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat kecil.
“Ini adalah langkah yang tidak mudah. Namun keberanian seperti ini memang dibutuhkan untuk menghadirkan kota yang lebih tertata dan berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Uci menilai, kebijakan penataan ruang publik yang sedang dijalankan saat ini merupakan terobosan besar yang belum banyak dilakukan secara tegas oleh kepemimpinan sebelumnya. Karena itu, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tersebut.

Menurutnya, setiap kebijakan penataan kota memang selalu memiliki tantangan tersendiri, terutama karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat. Namun, selama pendekatannya dilakukan secara humanis dan tetap memberikan solusi, maka kebijakan tersebut layak untuk didukung.

“Risikonya memang besar karena menyentuh berbagai kepentingan, tetapi selama ada solusi dan pendekatan yang baik, maka ini adalah langkah yang tepat,” tambahnya.

Dukungan dari DPRD Sulsel ini menjadi sinyal positif bagi upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola ruang kota. Dengan penataan yang berkelanjutan, diharapkan Makassar dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang lebih tertib, bersih, dan berdaya saing.
Uci juga menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap mengawal kebijakan pemerintah, selama penertiban dilakukan dengan adil dan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup para pedagang kecil.

“Kami tetap bersama Pemerintah Kota Makassar. Selama penataan dilakukan dengan baik dan memperhatikan nasib pedagang, maka hasilnya akan membawa manfaat jangka panjang bagi kota ini,” tutupnya. (rhm)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar