Fraksi PKB Minta Inovasi Armada Sosial Pemkot Terukur

MAKASSAR, BKM–Inovasi Pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan kendaraan aset lama untuk armada penjangkauan sosial menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Makmur Burhanuddin menilai langkah tersebut mencerminkan upaya efisiensi anggaran, namun harus diiringi dengan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pendekatan kemanusiaan.

Andi Makmur yang juga Anggota Komisi A DPRD Makassar ini, menilai terobosan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian pemerintah keluar dari pola pikir konvensional yang selama ini identik dengan pengadaan baru. Optimalisasi aset daerah yang sebelumnya tidak produktif dinilai sebagai langkah strategis di tengah keterbatasan fiskal.
“Langkah ini menunjukkan bahwa pelayanan sosial tidak selalu harus dimulai dari belanja baru. Optimalisasi aset adalah pilihan kebijakan yang rasional, selama dijalankan secara serius dan terencana,” ungkapnya, Minggu (18/1).

Namun demikian, politisi PKB itu mengingatkan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Ia menegaskan, DPRD akan mendorong agar penggunaan armada penjangkauan sosial tersebut memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara periodik.
“Yang menjadi perhatian kami di DPRD adalah dampaknya. Apakah kehadiran armada ini benar-benar mempercepat respons terhadap persoalan sosial, seperti anak jalanan, warga terlantar, dan penyaluran bantuan itu harus bisa diukur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti aspek keberlanjutan kebijakan pemanfaatan kendaraan lama, menurutnya, membutuhkan perencanaan teknis yang matang, mulai dari perawatan, kesiapan sumber daya manusia, hingga anggaran operasional agar tidak justru menjadi beban di kemudian hari.
“Kalau tidak disiapkan dengan baik, armada ini bisa berhenti di tengah jalan. Kebijakan publik harus berumur panjang, bukan sekadar program sesaat,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi Makmur yang juga Sekretaris DPC PKB Kota Makassar ini mengingatkan agar penanganan persoalan sosial di Kota Makassar tidak bergeser menjadi pendekatan represif. Kehadiran armada penjangkauan sosial harus mencerminkan wajah negara yang melindungi, bukan menertibkan semata.
“Pendekatan sosial harus tetap humanis, armada ini harus menjadi sarana pendampingan dan perlindungan, bukan alat yang membuat masyarakat merasa diawasi atau ditekan,” katanya.

Sebagai pimpinan fraksi, ia memastikan PKB DPRD Kota Makassar akan terus mengawal kebijakan sosial pemerintah kota agar selaras dengan prinsip keadilan sosial, efisiensi anggaran, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
“Kami ingin inovasi ini menjadi bagian dari kebijakan sosial yang konsisten dan berdampak nyata. Efisien secara anggaran, tetapi juga kuat secara nilai kemanusiaan,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar