Gubernur Kalsel Raih The Sraya Recognition, Bukti Komitmen Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA - Komitmen Pemprov Kalimantan Selatan mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang inklusif mendapat apresiasi di tingkat nasional. Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menerima penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan dengan dampak bagi perempuan dan masyarakat rentan. Dalam konteks Kalimantan Selatan, penghargaan tersebut merefleksikan arah kebijakan Muhidin yang menempatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.

“Banyak program prioritas dari Gubernur H Muhidin yang fokus pada perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan Muhamad Muslim yang mewakili Muhidin menerima penghargaan. Baca juga: Membangun dari Daerah, Menguatkan Indonesia

Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, menjadi ruang bagi berkembangnya UMKM yang banyak digerakkan perempuan. Sementara peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup ibu dan anak.

Pendekatan yang sama terlihat dalam dorongan terhadap Program Paket A, B dan C, yang membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah pelosok. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat konektivitas sekaligus membuka akses terhadap pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat serta pelaku UMKM di wilayah kepulauan.

Komitmen terhadap pembangunan inklusif juga terlihat dari penguatan perlindungan perempuan dan anak. Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di perguruan tinggi, satuan pendidikan dan pondok pesantren.

Langkah tersebut penting karena tantangan perlindungan perempuan dan anak kini tidak hanya berada di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Pembentukan forum tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat perlindungan melalui satuan tugas yang bekerja secara terkoordinasi. “Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Muhidin.