Usulan Pembatasan Jabatan Menteri bagi Non-Muslim Picu Kontroversi di Malaysia

KUALA LUMPUR - Seorang anggota parlemen Malaysia dan sebuah kelompok lintas agama terkemuka telah mengkritik pernyataan terbaru Presiden partai Islam Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Abdul Hadi Awang, mengenai pembatasan jabatan Kabinet yang dapat dipegang oleh non-Muslim di bawah pemerintahan yang dipimpin PAS.

Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus ketua biro hukum Democratic Action Party (DAP), Ramkarpal Singh, mengatakan bahwa usulan Hadi bersifat memecah belah dan bertentangan dengan konstitusi. Dewan Konsultatif Malaysia untuk Agama Buddha, Kristen, Hindu, Sikh, dan Taoisme menyampaikan kekhawatiran konstitusional terkait pernyataan Hadi, dengan argumen bahwa hal tersebut mengindikasikan upaya lebih luas dari PAS untuk mendirikan negara teokrasi Islam.

Ini setidaknya merupakan kali ketiga dalam beberapa tahun terakhir presiden PAS melontarkan pernyataan yang menggambarkan seperti apa pemerintahan yang dipimpin PAS di Malaysia nantinya, dan hal ini kembali memicu reaksi publik, termasuk dukungan dari sayap non-Muslim di dalam partai tersebut.

Berbicara pada kongres tahunan PAS di Kelantan pada 5 September, Hadi mengatakan bahwa non-Muslim dapat menjabat sebagai menteri di bawah pemerintahan yang dipimpin PAS, namun jabatan mereka harus dibatasi pada portofolio yang mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, sementara Muslim akan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, menurut laporan media setempat. Hadi dilaporkan menyebut kementerian Pekerjaan Umum dan Kehutanan—meskipun Malaysia tidak memiliki kementerian kehutanan—sebagai portofolio yang dapat dipimpin oleh non-Muslim, sembari menyatakan bahwa kementerian seperti Urusan Islam dan pelaksanaan hukum syariah harus ditangani oleh Muslim, sebagaimana dilaporkan oleh situs berita lokal Free Malaysia Today.

"Harus seorang Muslim; pelaksanaan syariah memerlukan seorang Muslim," demikian pernyataan Hadi yang dikutip oleh media lokal Focus Malaysia.

Partai ini baru-baru ini bekerja sama dengan koalisi Barisan Nasional (BN)—yang merupakan bagian dari pemerintahan persatuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim—dalam pemilihan negara bagian Johor dan Negeri Sembilan, yang mengakibatkan kemunduran elektoral bagi koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar.
Hadi pernah melontarkan pernyataan serupa sebelumnya.

Pada tahun 2013, ia mengatakan bahwa non-Muslim dapat menjabat sebagai menteri dan secara khusus menyebut portofolio Pekerjaan Umum, namun menyatakan bahwa perdana menteri dan sosok yang "bertanggung jawab atas kebijakan" haruslah seorang Muslim, menurut kantor berita nasional Bernama.