IMIP Perkuat Pengawasan dan Bangun Budaya K3 di Kawasan Industri Morowali

MOROWALI, Sulawesi Tengah— PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memperketat pengawasan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di seluruh kawasan industri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan berorientasi pada keselamatan pekerja.

Manajemen IMIP menilai, integritas sistem keselamatan hanya dapat berjalan efektif apabila dibarengi dengan kesadaran serta perilaku disiplin dari seluruh pekerja di lapangan.

Manajer Occupational Health and Safety (OHS) PT IMIP, Johny Semuel, menjelaskan bahwa secara teknis sistem maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 di kawasan IMIP telah dirancang mengikuti standar global dan regulasi pemerintah yang berlaku.

“Persoalannya bukan pada sistem yang lemah, melainkan masih rendahnya kesadaran individu dalam menjalankan prosedur, ” ujar Johny Semuel dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Ia mengungkapkan, dalam setiap rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) bersama tenant, pihaknya secara intens mengingatkan agar proses investigasi kecelakaan kerja tidak semata-mata berfokus mencari kesalahan personal.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru dapat mengaburkan makna investigasi yang seharusnya bertujuan menemukan akar persoalan agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Untuk memperkuat pengawasan, Johny menginstruksikan seluruh divisi pengawas di perusahaan agar aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Sebagai instrumen pengendali, penerapan SMK3 di kawasan IMIP bertujuan meminimalisir potensi kecelakaan kerja. Melalui audit berkala dan evaluasi risiko, SMK3 mampu memetakan titik-titik rawan sehingga insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang, ” jelasnya.

Saat ini, dari total 52 perusahaan yang beroperasi di kawasan IMIP, sebanyak 37 tenant telah mengantongi sertifikat SMK3 dari kementerian teknis terkait. Sementara 15 tenant lainnya masih dalam proses verifikasi internal di masing-masing perusahaan.

Dalam penerapan disiplin kerja, PT IMIP juga menerapkan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti lalai menjalankan prosedur keselamatan. Untuk individu, sanksi dapat berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan bagi tenant yang dinilai abai, perusahaan menerapkan sanksi administratif hingga evaluasi kontrak kerja sama.

Meski demikian, Johny menegaskan bahwa pendekatan berbasis hukuman saja tidak cukup untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

“Sanksi memang memberikan efek jera, namun itu tidak cukup. Strategi ke depan, PT IMIP melalui Departemen OHS akan lebih menekankan pembangunan budaya K3 atau safety culture, ” katanya.

Strategi tersebut meliputi pelatihan berkelanjutan, kampanye keselamatan yang lebih personal, hingga pengawasan melekat di area kerja. Seluruh upaya itu dilakukan untuk memastikan setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan kembali ke rumah dalam kondisi sehat serta selamat.

“Nantinya, fokus utama bukan hanya kepatuhan karena takut dihukum, tetapi bagaimana keselamatan menjadi budaya dan kebutuhan bersama di lingkungan kerja, ” tutup Johny.