Kepengurus DPD II Berakhir Mei Hingga Juni

SOAL siapa yang diuntungkan jika Musda molor atau dipercepat, sebelumnya senior Golkar Sulsel Prof Dr Nurdin Halid (NH) meminta Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M Said, menunda pelaksanaan atau tidak terburu-buru menggelar Musda.
NH berencana akan menemui Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk meminta penundaan pelaksanaan Musda Golkar Sulsel, atau tidak dilaksanakan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini mengatakan, konsolidasi internal lebih penting dilakukan sebelum penentuan jadwal Musda.
Mantan Ketua DPD Golkar Sulsel itu menilai, seluruh struktur kepengurusan perlu lebih dahulu disolidkan, agar pelaksanaan Musda tidak menimbulkan persoalan baru di internal partai.

“Sebagai senior partai, kader partai, dan anggota legislatif dari Partai Golkar di Sulawesi Selatan, saya mengimbau agar disolidkan dulu seluruh struktur. Untuk apa musyawarah dilakukan, jika hanya akan menimbulkan kesulitan bagi partai,”ujar NH.
Menurut NH, DPP Golkar perlu memperhatikan kondisi objektif organisasi saat ini. Sebab, lanjut dia, Musda hanyalah alat untuk mencapai tuju­an, dan figur yang muncul tidak boleh mewakili kepentingan pribadi, tapi mampu mengembalikan kejayaan partai.

“Yang terpenting saat ini, bukan buru-buru melakukan musyawarah. Tapi, solidkan dulu seluruh kader, baru lakukan musyawarah. Musda kan bukan tujuan, hanya alat untuk mencapai tujuan,”ucap anggota Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka mengatakan hingga Februari 2026 belum ada kepengurusan yang akan berakhir.
“Tidak ada DPD II habis masa jabatannya di februari 2026. Masa Jabatan DPD II Golkar di Sulsel berakhir di Bulan Mei hingga Juni 2026,”ujar La Kama. (jun/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar