Legislator Makassar dr. Udin Shaputra Imbau Warga tak Panik KIS Nonaktif

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Kota Makassar, dr Udin Shaputra Malik, mendapati banyak keluhan warga terkait penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya. Persoalan tersebut disebut menjadi keresahan utama masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Politisi PDI Perjuangan Makassar itu mengungkapkan, ada dua isu penting yang perlu disampaikan ke publik. Pertama, keresahan warga akibat penonaktifan KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang hingga kini belum memiliki kepastian kebijakan di tingkat pusat.

“Penonaktifan KIS ini sebenarnya belum final di pemerintah pusat. Saat ini masih ada dinamika dan sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan RI, DPR, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Sosial RI,”ungkapnya, Jumat (13/2/2026).

Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik dan terlebih dahulu melakukan pengecekan status kepesertaan sebelum berobat, baik melalui aplikasi Mobile JKN maupun dengan mendatangi puskesmas terdekat.

Meski demikian, anggota Komisi A DPRD Makassar ini menegaskan bahwa warga yang KISnya dinonaktifkan tetap tidak perlu takut untuk mengakses layanan kesehatan, terutama dalam kondisi mendesak.

“Kalau KISnya tidak aktif, masyarakat tetap bisa berobat ke puskesmas maupun RSUD Kota Makassar. Pasti akan tetap dilayani,” tegasnya.

Menurutnya, solusi jangka panjang dari persoalan ini sangat bergantung pada keputusan final pemerintah pusat. Jika nantinya diperlukan evaluasi ulang terhadap status sosial ekonomi masyarakat, DPRD siap mengawal agar warga yang masih berhak dapat kembali diusulkan sebagai penerima bantuan.

“Yang dikhawatirkan masyarakat itu, jangan sampai warga yang benar-benar kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Margin error itu pasti ada, karena data penerima bantuan seharusnya bersifat dinamis,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa secara ideal, data penerima bantuan sosial memang perlu dievaluasi secara berkala. Namun, proses evaluasi setiap tiga bulan bukanlah hal yang mudah, sehingga dibutuhkan peran aktif aparat wilayah.

“Di sinilah peran RT, RW, dan kelurahan menjadi penting untuk melakukan evaluasi bertahap. Termasuk melalui pendamping DTKS, yang harus bersinergi dengan instrumen daerah untuk menilai apakah seseorang masih layak atau tidak menerima bantuan,” paparnya.

Saat ini, katanya, pemerintah pusat masih melakukan proses sinkronisasi data. Namun, menunggu proses tersebut berpotensi memakan waktu cukup lama, sementara kebutuhan layanan kesehatan bersifat mendesak.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mengambil kebijakan sementara untuk melindungi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera.

“Kami berharap ada kebijakan masa tunggu bagi warga yang urgent. Diberi waktu untuk mengurus pengaktifan kembali atau administrasi, dan kalau memang belum bisa, baru dikenakan skema jaminan kesehatan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam praktiknya, ia kerap meminta kebijakan manajemen rumah sakit agar memberikan waktu bagi warga untuk mengurus pengaktifan KIS atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Biasanya saya minta kebijakan rumah sakit agar warga diberi waktu dulu untuk mengurus administrasinya. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru terbebani,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar