Mentrans Ungkap Ada 13 Titik Potensi Ladang Minyak Baru di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengidentifikasi potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah di berbagai kawasan transmigrasi, mulai dari 13 titik ladang minyak baru di Kalimantan Timur hingga komoditas kelapa di Sulawesi dan Maluku yang nilainya mencapai Rp120 triliun. Temuan ini diproyeksikan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan neraca ekspor, meskipun saat ini lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah akibat keterbatasan teknologi dan akses modal.

"Banyak lagi yang lain, kopi dan cokelat. Kopi seperti di Gayo (Aceh), itu banyak sekali para investor yang datang dari Australia, kemudian Inggris, hingga Amerika Serikat. Nah ini yang kami akan berdayakan dengan pendampingan dari tim ekspedisi patriot supaya hasilnya bisa lebih maksimal," ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Jumpa Pers, Rabu (29/4).

Baca Juga: Kementrans Gandeng Unpad Dorong Industrialisasi Ubi Jalar di Kawasan Transmigrasi

Iftitah menjelaskan, riset lapangan Tim Ekspedisi Patriot menemukan potensi besar komoditas kelapa di Sulawesi dan Maluku yang memiliki ceruk pasar sangat luas, terutama untuk memenuhi permintaan masif dari China serta negara-negara maju lainnya. Selain komoditas nabati, hasil riset juga mengungkap adanya potensi sumber daya energi berupa 13 titik ladang minyak di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur yang akan direvitalisasi dan dieksplorasi kembali melalui koordinasi intensif bersama SKK Migas.

Eksplorasi ladang minyak tersebut, menurut Iftitah, dirancang agar memberikan efek rambatan ekonomi bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitar kawasan. "Kami ingin bagaimana bukan hanya para transmigran tapi masyarakat lokal itu juga mendapatkan manfaat dari ekosistem tambang yang ada di sana," tegasnya.

Namun, Kementrans mencatat tantangan besar yang masih membelit pengelolaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Lebih dari 70 persen kawasan transmigrasi belum memiliki infrastruktur dasar yang berfungsi optimal, seperti jalan produksi, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas pascapanen.