Oknum Tuntut Ganti Rugi Rp 1,38 T untuk Lahan Pemkab Lutim

MALILI, BKM — Pemkab Luwu Timur telah menyampaikan hasil pendataan dan penetapan nilai kerohiman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi serta penyampaian langsung di lapangan.
Usai sosialisasi, sejumlah petani penggarap lahan milik pemerintah di Kawasan Industri Desa Harapan, Kecamatan Malili langsung datang dan menyampaikan persetujuan terhadap nilai uang Kerohiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berbeda dengan lainnya. Malah, ada oknum petani penggarap lahan milik pemerintah justru meminta ganti rugi tanah. Nilai tanah yang ditawarkan tidak main-main senilai Rp 1.380 T lebih. Oknum petani ini juga memberikan penawaran kepada Pemkab agar setiap pohon yang telah ditanami juga digantikan dengan harga Rp 20 juta untuk satu pohonnya.
Surat tanggapan permintaan ganti rugi tanah dan pohon disampaikan kepada pemerintah Kecamatan Malili yang ditandatangani Irwan sebagai perwakilan petani kebun dan Rudiansyah sebagai sekretaris jenderal tanggal 18 Januari 2026.

Dalam suratnya, dia akan menerima Kerohiman asalkan Pemkab membayar tanah senilai Rp 350 ribu permeter dan nilai tanaman Rp 20 juta untuk setiap pohon. Lahan milik Pemerintah ini seluas 394 hektare atau 3.945.000 meter persegi.

Sekkab Luwu Timur, Ramadhan Pirage mengatakan, tanah yang digarap oleh masyarakat petani kebun di wilayah kawasan Industri di Desa Harapan merupakan aset milik Pemkab. “Tanah telah bersertifikat dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,” ujar Ramadhan.
Menurutnya, bagi masyarakat petani kebun yang masih mempersoalkan atau menuntut ganti rugi lahan, dinyatakan tidak bersedia mengikuti mekanisme penyelesaian yang ditawarkan Pemkab.
Pemberian Kerohiman atas tanaman dan atau bangunan tidak dapat diproses, dan selanjutnya Pemkab akan melakukan upaya pengamanan dan penertiban aset daerah sesuai dengan ketentuan.
“Pemkab telah dan akan berkomitmen mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis serta membuka ruang komunikasi secara langsung dengan individu sepanjang pembahasan tidak terkait dengan tuntutan ganti rugi tanah,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga penggarap dilahan milik Pemkab Luwu Timur di Kawasan Industri di Desa Harapan, Kecamatan Malili menyepakati nilai Kerohiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Lahan ini nantinya akan dibangunkan sebuah Industri yang terintegrasi. Kawasan ini akan dibangunkan industri terintegrasi atau Industri pengelolaan biji Nikkel atau Smelter. Kegiatan tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mendukung Industri hilir pertambangan nikkel. (rls)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar