Pakar Antropologi Unhas Prof Tasrifin Sebut Langkah Kapolri sudah Tepat; Jaga Marwah Tribrata

JAKARTA, BKM — Pernyataan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Wibowo saat rapat bersama Komisi III DPR RI beberapa hari lalu mengundang beragam reaksi. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terkait opsi Kepolisian berada di bawah koordinasi presiden atau berada dalam kementerian khusus.

Pada rapat yang berlangsung Selasa (27/1/2026), Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan tegas menolak penempatan Polri di bawah Kementerian. Dia menyatakan tetap di bawah presiden dan lebih memilih menjadi petani jika tidak berada di bawah langsung presiden.

Sikap tegas Kapolri ini mendapat tanggapan Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Tasrifin Tahara.

Pakar Antropologi Kekuasaan Unhas itu menyatakan sikap yang diambil Kapolri sangat tepat mengingat esensi peran yang diemban institusi Polri sangat penting dalam kehidupan bernegara terkhusus dalam menjaga keselamatan masyarakat (protective), aparat penegak hukum (enforcement) dan melayani masyarakat (service).

“Apabila Polri di bawah kementerian maka relasi kuasa dalam bernegara dan melindungi masyarakat menjadi banyak penetrasi dari berbagai kepentingan politik,” jelas Prof Tasrifin yang saat ini menjabat Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili, Timor Leste, Kamis (29/1/2026).

Jika itu terjadi, lanjut Prof Tasrifin, maka akan menjadikan Polri kehilangan marwah esensi kehadiran Polri di Republik Indonesia.

“Karena penempatan Polri di bawah kementerian dapat menimbulkan dualisme kekuasaan dan menghambat efektivitas kerja sesuai amanah Tribrata Polri, dan relasi polisi dan masyarakat yang saat ini bersinergi,” jelasnya.

Prof Tasrifin menjelaskan, filosofis Tribrata sebagai semboyan yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia  merupakan janji atau komitmen terhadap negara dan peran melindungi masyarakat.

Dalam konteks budaya Indonesia, katanya, konsep Tribrata Polri dapat dihubungkan dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat seperti gotong royong.

“Konsep Tribrata Polri sejalan dengan nilai gotong royong yang ada di masyarakat Indonesia yakni bekerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama,” katanya.

Keadilan, katanya, untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat.

“Hal di atas tidak bisa terwujud jika Polri berada di bawah Kementerian,” tegas Tasrifin.

“Jadi intinya, posisi Polri di bawah presiden merupakan kondisi yang sangat ideal baik secara filosofis, yuridis, historis, sosiologis dalam mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan disegani negara lain,” tutup pria kelahiran Baubau ini.(rls)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar