Pemkot Makassar Gandeng Unhas Susun Kebijakan Adaptif untuk Bangun Kawasan Kepulauan

MAKASSAR, BKM — – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan memastikan kawasan kepulauan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan kota. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan data.

Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Pemerintah Kota Makassar, yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (19/1). Audiensi tersebut menjadi ruang dialog akademik, pemerintahan dalam rangka penyampaian policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.

Dalam pertemuan tersebut, pihak FISIP Unhas memaparkan sejumlah rekomendasi strategis terkait pengelolaan wilayah kepulauan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.

Policy brief tersebut disusun sebagai respons atas tantangan pembangunan kawasan kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Akademisi FISIP Unhas Andi Ahmad Yani, menegaskan pentingnya pendekatan berbagai aspek dalam pengelolaan pembangunan kawasan kepulauan di Kota Makassar. Menurutnya, tahun-tahun sebelumnya, kebijakan pembangunan kawasan pulau cenderung menggunakan pendekatan one size fits all atau fits for all, di mana satu model kebijakan diterapkan secara seragam pada pulau di Kecamatan Sangkarang.

Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda. Sehingga dikatakan, lewat pertemuan ini, di tawarkan model tata kelola pulau yang kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami membahas pembangunan pulau ke depan. Kita tahu, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujar Andi Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yakni mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau. Harapannya, masalah bisa diselesaikan jauh lebih efektif dan impactful, sejalan dengan arahan Pak Wali Kota tentang impact governance,” sambung dia.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin untuk konsep pembangunan di Pulau. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan Kota Makassar, ke depan, khususnya dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ini relevan dengan kondisi kekinian, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan tata kelola yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci agar pembangunan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan tumbuh sejajar dengan kawasan lainnya di Kota Makassar.

Pertemuan ini, sekaligus menandai penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan Unhas dalam mendorong perencanaan pembangunan kepulauan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Munafri memastikan Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan pada tahun 2026. Program tersebut meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, hingga pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.
Appi menjelaskan, penyediaan armada kapal penyeberangan menjadi salah satu prioritas utama untuk menunjang mobilitas masyarakat pulau. “Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat itu kita targetkan jalan tahun ini. Tapi memang prosesnya masih dicarikan konsep,” ujar Munafri.

Selain transportasi laut, Munafri juga menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur dermaga yang layak. Ia menilai Dermaga Kayu Bangkoa yang selama ini digunakan belum memenuhi standar sebagai dermaga penumpang yang representatif.

Di sektor pendidikan, Appi menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pulau melalui pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school. Ia mengungkapkan telah berulang kali mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di pulau kepada Kementerian Sosial.

“Kami dorong sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak setiap hari harus melawan ombak untuk sekolah. Persyaratannya memang ketat, seperti kebutuhan lahan tujuh hektar, tapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah pulau,” terangnya.

Menurutnya, keterbatasan jenjang pendidikan di pulau menyebabkan banyak anak hanya bisa bersekolah hingga tingkat tertentu. Jika di pulau hanya tersedia SD, maka pendidikan anak berhenti di jenjang tersebut. Karena itu, konsep boarding dinilai menjadi solusi efektif. (rhm)