Penertiban PKL di Jalan Alauddin Disorot Warga

MAKASSAR, BKM — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di sekitar Perumahan Permatasari, Kecamatan Rappocini, menjadi perhatian warga. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin, terlibat adu argumen dengan warga saat penertiban berlangsung.
‎‎Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan karena menilai penegakan aturan belum dilakukan secara menyeluruh. Mereka menyoroti masih adanya aktivitas PKL di sekitar kawasan tersebut yang dinilai mengganggu akses ruko dan kegiatan usaha warga.

‎“Kalau aturannya memang harus bersih, kenapa tidak diterapkan ke semua?” ujar salah seorang warga.‎
‎Menanggapi hal itu, Camat Rappocini Muhammad Aminuddin menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara bertahap dan difokuskan pada PKL yang menggunakan fasilitas umum.‎
‎ Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya menindak lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase.‎

“Perlu kami jelaskan bahwa yang kami bongkar adalah PKL yang berada diatas drainase dan pedestrian yang tentunya fungsi trotoar kembali ke pejalan kaki. Kami berupaya untuk memulihkan jalur pedestrian di Jalan Sultan Alauddin, setelah 20 tahun lebih terhalang lapak di atas trotoar dan drainase. Dan ini juga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum,” jelasnya,Selasa (3/2).‎
‎Ia juga menerangkan bahwa PKL yang berada di dalam kawasan Kompleks Perumahan Permatasari belum menjadi kewenangan pemerintah kota karena status lahannya belum diserahkan sebagai prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

‎‎“Terkait PKL yang berada di dalam lahan Kompleks Perumahan Permatasari sampai sekarang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar sebagai PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) sehingga kami tidak melakukan penertiban yang tidak berada diatas drainase dan pedestrian di Jl. Sultan Alauddin termasuk di depan Kompleks Permatasari,” tambahnya.‎
‎Sementara itu, terkait informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan adanya keluarga camat yang menyewakan lahan di atas trotoar, Aminuddin dengan tegas membantah kabar tersebut.‎
‎“Ini pernyataan tidak benar, tidak ada keluargaku yang mempersewakan di atas trotoar,” tegasnya.‎

‎Pemerintah kecamatan berharap penertiban PKL dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penataan kota dan pengembalian fungsi fasilitas umum. Warga pun diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi melalui dialog agar penataan kawasan dapat berjalan tertib dan kondusif.(jar)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar