Pilkada Lewat DPRD, PKS Tegaskan Kedaulatan Rakyat dan Fokus Serap Aspirasi

‎MAKASSAR, BKM–Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka di ruang publik. Menyikapi hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya untuk tetap berpijak pada konstitusi sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara luas.
‎‎Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Sulawesi Selatan, Anwar Faruq menyampaikan bahwa baik Pilkada secara langsung maupun melalui DPRD pada prinsipnya sama-sama memiliki landasan konstitusional. Namun demikian, menurutnya, perdebatan mengenai mekanisme tersebut belum menjadi prioritas utama partainya saat ini.

‎”Pada dasarnya, baik Pilkada melalui DPRD maupun pemilihan langsung itu sama-sama konstitusional. Dua-duanya diakui dalam kerangka hukum yang ada,”ujar Anwar Faruq saat ditemui di Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (20/1).

‎‎Pria yang akrab disapa Daeng Nojeng ini menjelaskan, PKS saat ini lebih memusatkan perhatian pada kondisi kebencanaan yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra bagian barat, seperti Aceh, Padang, dan Medan. Ia menilai, situasi tersebut membutuhkan perhatian dan solidaritas nasional yang lebih mendesak.
‎”Tetapi PKS mempunyai pemikiran lain bahwa saat ini saudara-saudara kita di Sumatra, di bagian barat, Aceh, Padang, Medan, ini lagi dalam keadaan bencana, sehingga fokus kita harus ke sana,”ungkapnya

‎‎Menurut Arwar Faruq yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar ini, pembahasan mengenai mekanisme Pilkada masih dapat dilakukan pada waktu-waktu mendatang, ketika situasi nasional lebih kondusif. Ia mengingatkan agar energi politik tidak sepenuhnya tersedot pada perdebatan sistem, sementara masyarakat di berbagai daerah tengah menghadapi musibah.
‎”Karena untuk membicarakan masalah itu masih ada tahun-tahun selanjutnya. Sementara ini kita sedang ada dalam keadaan musibah dan bencana-bencana yang lain,”katanya.
‎‎Meski demikian, legislator PKS Makassar ini menegaskan bahwa partainya tidak mengabaikan aspirasi rakyat dalam menyikapi wacana Pilkada melalui DPRD. Ia mengingatkan agar setiap keputusan politik tetap berangkat dari kehendak masyarakat, bukan semata-mata keputusan elite di parlemen.

‎”Jangan sampai kita pusatkan di DPR tapi masyarakat tidak terima itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kedaulatan itu milik rakyat, suaranya suara rakyat. Kita ini wakil rakyat, jadi kita harus memperhatikan dinamika yang ada di masyarakat,”tegasnya.
‎‎Ia menilai, partai politik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk terus menyerap, mendengar, dan mengolah aspirasi publik sebelum mengambil sikap final terkait kebijakan strategis seperti mekanisme Pilkada.

‎Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini PKS belum mengambil keputusan akhir terkait dukungan terhadap salah satu mekanisme Pilkada. Partainya, kata dia, masih membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
‎”Kita belum memutuskan dulu yang mana. Dua-duanya PKS mengakui. Tapi fokus kita sekarang adalah bagaimana masalah-masalah di tanah air kita ini bisa ditangani dengan baik, saudara-saudara kita yang kena bencana itu yang perlu kita bantu dulu,”ujarnya.
‎‎Ia menambahkan, sikap PKS ke depan akan sangat ditentukan oleh aspirasi dan kehendak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. “Dan tetap merujuk pada maunya masyarakat itu bagaimana. Kita menerima masukan-masukan dari masyarakat, karena kita ini hidup bermasyarakat,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar