PKS Utamakan Kepentingan Kemanusiaan

‎MAKASSAR, BKM–Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, belum mendesak untuk diprioritaskan saat ini.

‎Menurutnya, kedua mekanisme tersebut sama-sama memiliki landasan konstitusional, sehingga pembahasannya perlu dilakukan secara bijak dan tidak terburu-buru. Di tengah situasi kebencanaan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatra bagian barat, Andi Hadi menegaskan bahwa PKS memilih memusatkan perhatian pada aspek kemanusiaan.
‎”Sekarang ini bangsa kita sedang diuji dengan musibah dan bencana dalam kondisi seperti ini, rasa empati dan kepedulian harus kita dahulukan. Fokus kita adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ungkapnya, Kamis (22/1).

‎Ia menilai, wacana perubahan atau penyesuaian mekanisme Pilkada masih memiliki rentang waktu yang panjang untuk dikaji secara mendalam, tanpa harus mengesampingkan kebutuhan mendesak di lapangan.
‎”Pembahasan soal Pilkada itu tidak akan ke mana-mana masih ada waktu di tahun-tahun mendatang untuk membicarakannya secara komprehensif. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana negara hadir saat masyarakat sedang membutuhkan,” ujarnya.

‎Lebih jauh, Anggota DPRD Makassar ini mengingatkan bahwa setiap keputusan politik seharusnya lahir dari kepekaan terhadap suara publik. Ia menekankan, lembaga politik tidak boleh memaksakan kehendak yang berpotensi bertentangan dengan aspirasi masyarakat.
‎”Jangan sampai keputusan politik hanya berputar di ruang-ruang lembaga, sementara rakyat tidak merasa dilibatkan. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan kita di DPR hanya menjalankan mandat sebagai wakil mereka,” tegasnya.

‎Meski demikian, ia memastikan PKS tidak menutup ruang diskusi terkait arah kebijakan politik ke depan. Ia menegaskan bahwa partainya tetap membuka diri terhadap berbagai masukan dari masyarakat sebelum menentukan sikap final.
‎”Kita belum mengambil keputusan soal itu dua-duanya kita pahami dan akui secara konstitusional. Tetapi apa pun arah kebijakan nantinya, harus berangkat dari kehendak masyarakat dan kondisi objektif bangsa,” katanya.

‎Ia juga menegaskan bahwa PKS akan terus menempatkan kepentingan rakyat sebagai pijakan utama dalam setiap sikap politik. “Kita ini hidup di tengah masyarakat maka suara masyarakat itulah yang akan kita dengar dan perjuangkan. Kepedulian terhadap rakyat, terutama di saat mereka tertimpa musibah, adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kita,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar