Politisi Demokrat Soroti Limbah Busuk, Siapkan RDP

‎MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrat yang juga Anggota DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, menyoroti serius persoalan limbah di kawasan Mall Panakkukang yang dikeluhkan warga akibat bau menyengat dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
Sorotan tersebut disampaikan usai dirinya bersama anggota DPRD Makassar lainnya turun langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi.

‎‎Dalam Sidak tersebut, Legislator Fraksi Mulia DRPD Makassar ini menegaskan bahwa dewan memang menemukan kondisi limbah yang menimbulkan bau busuk cukup kuat dan mengganggu penciuman. Bahkan, menurutnya, bau tersebut sangat terasa saat berada di sekitar area yang diduga menjadi titik pembuangan limbah.
‎‎”Memang betul, saat kami turun langsung, bau limbahnya sangat menyengat. Bau sekali tawwa, dan itu jelas mengganggu. Ini bukan hal sepele karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan masyarakat,” ungkapnya, Sabtu, (24/1).

‎‎Lebih jauh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Makassar itu mengungkapkan bahwa dalam Sidak tersebut, pihak pengelola Mall Panakkukang belum mampu menunjukkan dokumen perizinan pengelolaan limbah yang diminta oleh DPRD Makassar. Padahal, keberadaan izin tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pengelola pusat perbelanjaan.
‎‎”Saat kami minta izin limbahnya, tidak ada yang bisa ditunjukkan diminta tapi belum ada. Ini tentu menjadi catatan serius bagi kami di DPRD,” ucapnya.
‎‎Ia menilai, ketidakjelasan izin limbah tersebut semakin memperkuat alasan DPRD Makassar untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme resmi. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memanggil pihak pengelola Mall Panakkukang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

‎‎”Iya, akan kami panggil RDP. Ini perlu diklarifikasi secara terbuka agar jelas duduk persoalannya, termasuk soal izin dan sistem pengelolaan limbah yang digunakan,” katanya.
‎‎Terkait jadwal pelaksanaan RDP, Ia menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap penjadwalan oleh DPRD Makassar. Meski demikian, ia memastikan pemanggilan tersebut akan segera dilakukan agar persoalan tidak berlarut-larut. “Sementara dijadwalkan. Yang jelas, kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut kepentingan masyarakat dan tanggung jawab pengelola usaha,” jelasnya.
‎‎Ia juga mengaku memiliki kewajiban untuk memastikan setiap aktivitas usaha di Kota Makassar berjalan sesuai dengan aturan, termasuk dalam hal pengelolaan limbah. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. “Prinsipnya, kami ingin semua pihak patuh aturan. Jika ada yang tidak sesuai, tentu harus dibenahi kepentingan warga Kota Makassar harus menjadi prioritas,” tutupnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar