Politisi PAN Soroti Lambannya Penerbitan IMB

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti lambannya proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluhkan sejumlah warga.
Kondisi tersebut dinilai terjadi akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proses perizinan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Anggota Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Sadiko, mengungkapkan bahwa persoalan perizinan bangunan masih sering dikeluhkan masyarakat. Persoalan ini mencerminkan masih belum solidnya koordinasi antara Dinas Tata Ruang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menangani proses perizinan.

“Masalah selama ini karena koordinasi antar instansi belum berjalan maksimal. Masyarakat akhirnya menjadi bingung karena harus bolak-balik mengurus dokumen tanpa kepastian kapan izin tersebut selesai,” ungkapnya, Kamis (12/3).
Anggota Fraksi API DPRD Makassar ini menilai pemerintah kota perlu memperkuat sistem pelayanan perizinan agar masyarakat tidak merasa dipersulit dalam proses administrasi. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengurusan izin.

Ia juga mendorong agar pemerintah kota meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan izin bangunan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar warga memahami mekanisme yang berlaku serta dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal.
“Pendampingan dan sosialisasi sangat penting, bisa saja masyarakat belum memahami seluruh prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Jika informasi disampaikan secara jelas, maka prosesnya tentu akan lebih cepat dan tidak menimbulkan kebingungan,” katanya.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap sistem pelayanan perizinan di Kota Makassar agar lebih transparan, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. “Perizinan adalah bagian penting dalam mendorong investasi dan pembangunan kota. Karena itu, sistem pelayanan harus profesional, transparan, dan tidak berbelit-belit,” tuturnya. (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar