Polres Pangkep Proses Dugaan Penipuan Libatkan Oknum Anggota Dewan

PANGKEP, BKM — Kasus dugaan penipuan yang menyeret seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep berinisial Bd saat ini masih berproses di Polres Pangkep. Perkara tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang tokoh legislatif daerah.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkep, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa laporan awal telah diterima dan sempat diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, di tengah tahapan penyelidikan, pelapor memutuskan untuk menempuh jalur damai dan mengajukan pencabutan laporan.

Menurut Saleh, dalam aduan tersebut pelapor mengaku mengalami kerugian sekitar Rp187.500.000. Pihak kepolisian sebelumnya telah memfasilitasi mediasi antara pelapor dan terlapor sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Mediasi pertama belum menghasilkan kesepakatan, diduga terdapat komunikasi lanjutan di luar forum resmi yang akhirnya mendorong pelapor untuk mencabut laporan.

“Laporan pertama diselesaikan secara pribadi, dan saat ini sedang berproses untuk pencabutan laporan,” ujar Saleh pada Selasa (3/3/2026).

Ia menambahkan, kendati ada rencana pencabutan, penyidik tetap menjalankan tahapan pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk pihak terlapor, guna memastikan kejelasan perkara sebelum proses administrasi dihentikan.

Sebelumnya, laporan dugaan penipuan tersebut telah tercatat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pangkep sejak 23 Desember 2025. Informasi itu disampaikan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Polres Pangkep, Aswin Mubarak, saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (8/1/2026).

Aswin menyebutkan bahwa laporan tersebut memang melibatkan seorang tokoh publik yang menjabat sebagai anggota dewan. Ia menegaskan bahwa setelah laporan diterima di SPKT, kasus langsung ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan untuk mendalami unsur dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meski pelapor mengajukan pencabutan laporan, aparat tetap memastikan seluruh prosedur administratif dan hukum dipenuhi sebelum perkara dinyatakan selesai. (*)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar