Sikapi Pilkada DPRD, Hanura Dorong Uji Publik Terbuka

MAKASSAR, BKM–Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memantik perdebatan publik. Di tengah pro dan kontra yang terus bergulir, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan bahwa polemik tersebut tidak boleh berhenti di ruang elite politik semata.
Menurut Muchlis yang juga Anggota DPRD Makassar ini, masyarakat harus dilibatkan secara luas melalui uji publik terbuka agar perdebatan Pilkada langsung maupun tidak langsung tidak sekadar menjadi wacana elit, tetapi benar-benar berpijak pada kepentingan rakyat. “Jangan cuma orang-orang di atas yang ribut ini soal masa depan daerah, jadi masyarakat juga harus tau apa untung-ruginya,” ungkapnya, Rabu (21/1).

Ia menilai, uji publik penting untuk membuka ruang diskusi yang jujur dan rasional terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pemilihan kepala daerah. “Pilkada tidak langsung itu bukan berarti anti-demokrasi. Demokrasi itu luas, tapi perlu diuji, apakah pilkada langsung memang paling cocok dengan kondisi kita sekarang,” katanya.
Ia menyoroti fakta bahwa Pilkada langsung telah berjalan hampir dua dekade di Indonesia. Namun, menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, terutama terkait dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kita sudah hampir 20 tahun pakai Pilkada langsung. Sekarang kita tanya jujur, apa betul manfaatnya besar untuk rakyat. Jangan cuma terjebak istilah demokrasi atau tidak demokratis, tapi lihat hasilnya,” ucapnya.

Ia juga menggarisbawahi tingginya biaya politik dalam sistem Pilkada langsung. Kondisi tersebut, kata Muchlis, berpotensi mendorong praktik pengembalian modal politik setelah kandidat terpilih. “Cost politiknya besar sekali kalau sudah keluar uang banyak, pasti ada pikiran mau balik modal. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pengawasan aliran dana politik juga menjadi persoalan serius. Ia membandingkan skema Pilkada langsung dengan pemilihan melalui DPRD yang dinilainya lebih mudah dikontrol. “Kalau lewat DPRD, aliran uangnya masih bisa diawasi, KPK masih bisa masuk. Tapi kalau uang sudah menyebar ke masyarakat, siapa yang mau awasi, siapa yang mau tangkap,” bebernya.

Tak hanya itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Makassar tersebut turut menyinggung dampak Pilkada langsung terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, Pilkada langsung kerap mendorong penggunaan anggaran untuk kepentingan pencitraan.
“Banyak APBD habis di acara seremonial padahal kalau Pilkada tidak langsung, anggaran itu bisa dipakai bangun sekolah, kantor lurah, atau fasilitas umum. Dampaknya lebih terasa ke masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD akan menguntungkan partai besar, Muchlis menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada rakyat. “Kalau ada partai besar yang korup, jangan dipilih lagi. Rakyat punya hak memberi hukuman politik lewat pemilu,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar itu menegaskan, Pilkada di DPRD tetap sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan yang dianut Indonesia. Menurutnya, rakyat tetap memegang kendali melalui Pemilu legislatif. “Demokrasi perwakilan itu juga demokrasi. Rakyat tetap punya kuasa menentukan lewat pemilu,” jelasnya.

Ia menilai, uji publik menjadi kunci untuk mengakhiri polemik yang selalu berulang setiap menjelang pilkada. “Setiap pilkada selalu habiskan anggaran besar hampir tidak ada orang mau keluarkan uang sebanyak itu kalau tidak berharap kembali. Karena itu, uji publik penting supaya kita pilih sistem yang paling bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.
Meski demikian, Ia mengakui bahwa Pilkada langsung memiliki peran dalam menekan transaksi politik tertutup di DPRD. Karena itu, ia menegaskan seluruh opsi harus dikaji secara terbuka. “Bukan berarti pilkada lewat DPRD langsung diterima intinya, semua harus duduk bersama. Kalau cuma saling lempar argumen, tidak akan pernah ketemu titik terang,” tuturnya.

Sebelumnya, Guru besar Fakultas Hukum Unhas Prof Dr Armin Arsyad menyampaikan bila Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki asas manfaat dan kelemahan atau sisi negatifnya,
“Menurut saya kalau kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung sudah sangat tepat dibandingkan pemilihan tidak langsung. Jika rakyat yang memilih calon kepala daerah adalah orang yang tepat tidak menggunakan politik uang sudah tepat, tapi jika berdasarkan uang atau money politik, maka lebih baik dikembalikan ke DPRD. Sebab berdasarkan hasil penelitian sudah cukup banyak kepala daerah yang telah ditangkap akibat menyalahgunakan jabatan atau korupsi. Kenapa korupsi tentu ingin mengembalikan uang atau amplop yang telah diberikan kepada masyarakat ketika mendukungnya di Pilkada,”ujar Armin Arsyad, Senin (19/1). (ita/rif)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar