Silpa Kota Makassar Tahun 2025 Capat Rp700 Miliar

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp700 miliar.

Besarnya Silpa tersebut dinilai sebagai sinyal lemahnya konsistensi antara perencanaan program dan pelaksanaan di lapangan.
Munafri menegaskan, perencanaan yang tidak matang sejak awal akan berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun.
“Perencanaan jangan salah dari awal. Sehingga ini bisa menjadi guidance sampai di akhir, untuk memastikan pola serapan dan belanja itu bisa maksimal,” tegas Munafri.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Silpa tahun 2025 melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan, menyebut Silpa tahun 2024 hanya berada di kisaran Rp200 miliar, sementara tahun 2025 menembus Rp700 miliar.
Menurut Dakhlan, besarnya Silpa tersebut dipicu oleh sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi sesuai rencana.

Diantaranya adalah kelanjutan revitalisasi Lapangan Karebosi, rendahnya penyerapan dana kelurahan yang hanya sekitar 30 persen, sejumlah program fisik yang tidak terealisasi, dan lainnya.
“Selain itu, ada beberapa proyek fisik yang gagal dibangun, sehingga anggarannya tidak terserap,” jelas Dakhlan.
Faktor lain yang turut menyumbang besarnya Silpa adalah Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang nyaris tidak digunakan sepanjang tahun 2025.
Dakhlan menyebut kondisi tersebut justru mencerminkan situasi daerah yang relatif aman dari kondisi darurat.

“Alhamdulillah, tahun lalu BTT kita nyaris tidak digunakan karena tidak ada keadaan darurat yang mendesak,” bebernya.
Diketahui, BTT hanya dapat dicairkan saat terjadi kondisi darurat seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, maupun situasi luar biasa seperti pengendalian inflasi.
Sepanjang 2025, penggunaan BTT Pemkot Makassar hanya sekitar Rp1,5 miliar, yang dialokasikan untuk membantu korban bencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ke depan, Silpa Rp700 miliar tersebut direncanakan akan kembali dimanfaatkan dalam APBD Perubahan 2026, khususnya untuk mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar berharap evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan eksekusi program dapat dilakukan agar serapan anggaran ke depan lebih optimal dan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Hingga akhir tahun 2025 lalu, diketahui jika realisasi belanja dan penyerapan anggaran berada di kisaran 80–85 persen. (rhm)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar