Upaya Pramono Atasi Banjir Jakarta Dianggap Tepat dan Berbasis Data Ilmiah

JAKARTA - ‎Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto (SGY) menilai penjelasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait banjir Jakarta pada Januari 2026 sudah benar dan berbasis data ilmiah. Kritik yang menyudutkan penjelasan gubernur tersebut keliru karena tidak menempatkan peristiwa banjir ekstrem dalam konteks yang utuh.
‎
‎Menurut dia, curah hujan ekstrem yang mencapai 200 hingga 267 milimeter per hari merupakan faktor utama meluasnya banjir di berbagai wilayah Jakarta dan berada jauh di atas kondisi normal.
‎
Baca juga: Andalkan Normalisasi Tekan Risiko Banjir, Pramono: Daya Tampung Sungai Jakarta Cuma 150 Mm

SGY menuturkan penjelasan Pramono yang menyoroti hujan ekstrem sebagai pemicu banjir Januari 2026 tidak dapat dipahami secara parsial. Jakarta memang memiliki persoalan banjir struktural yang kompleks, namun dalam peristiwa tersebut hujan ekstrem menjadi penyebab langsung yang tidak terbantahkan.
‎
‎"Dengan curah hujan setinggi itu, sangat logis jika sistem drainase dan pompa air tidak mampu bekerja optimal. Gubernur menjelaskan sebab utama peristiwa banjir yang terjadi, bukan menutup mata terhadap persoalan tata kelola jangka panjang," ujar SGY, Selasa (27/1/2026).
‎
Secara geografis dan historis, Jakarta menghadapi banjir akibat tiga faktor utama yakni banjir kiriman dari wilayah hulu, rob di kawasan pesisir, serta curah hujan tinggi dan berkepanjangan. Dalam kasus Januari 2026, faktor hujan ekstrem menjadi dominan.
‎
‎SGY mengacu pada klasifikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan hujan ekstrem terjadi ketika curah hujan melebihi 150 milimeter per hari. Sementara itu, rata-rata curah hujan harian Jakarta dalam kondisi normal hanya sekitar 10–20 milimeter.
‎
‎"Artinya, hujan 200 hingga 267 milimeter per hari setara lebih dari 10 kali lipat kondisi normal. Secara ilmiah, penjelasan tersebut tidak bisa dibantah," ucapnya.

‎
‎Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), kebijakan itu juga kerap disalahpahami. OMC bukan bertujuan menghentikan hujan melainkan mengalihkan awan hujan agar tidak turun di daratan Jakarta.
‎
‎“OMC merupakan langkah mitigasi jangka pendek dan menengah dalam situasi darurat cuaca ekstrem. Kebijakan ini bersifat teknis, terukur, dan dilakukan dengan perhitungan matang oleh lembaga terkait,” ujarnya.
‎
Dia menilai respons Pemprov Jakarta dalam penanganan banjir sudah berjalan cepat dan terarah. Sejumlah kebijakan darurat diterapkan, mulai dari pengaturan kerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh hingga pengerahan lebih dari 1.000 pompa air di titik rawan banjir.
‎
‎Selain penanganan darurat, pemerintah juga tetap menjalankan strategi jangka menengah dan panjang melalui normalisasi sejumlah sungai seperti Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama guna meningkatkan kapasitas aliran air.
‎
Dia mengapresiasi langkah Pramono yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi terdampak banjir sekaligus memastikan distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga berjalan dengan baik.

(jon)