Wagub Sulsel Tegaskan Langkah Cepat Tim Pengendali Inflasi Daerah

MAKASSAR, BKM.COM — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi potensi kenaikan harga jelang ramadhan 2026.

High Level Meeting yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan antara TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulsel ini, mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.”

Dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/2), para kepala daerah didorong untuk mengoptimalkan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

“Ini masih dalam rentang target nasional, namun trennya terus meningkat dan harus diwaspadai. Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menyebut bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.

Ia mendorong daerah yang skor Indeks Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) masih rendah agar mempercepat digitalisasi, khususnya pembayaran Person to Government.

Angka inflasi Sulsel pada awal tahun 2026 menunjukkan sinyal yang perlu diwaspadai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year) Sulsel telah menyentuh 4,11 persen.

Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan menjadi perhatian serius dalam rapat TPID. Beberapa kabupaten/kota bahkan mencatatkan angka yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulsel mengingatkan daerah-daerah seperti Sidrap, Wajo, Parepare, Makassar, Luwu Timur, Palopo, dan Bone agar mewaspadai lonjakan harga.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi sorotan karena inflasinya menembus 5,63 persen, jauh di atas angka nasional.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda menyebut inflasi awal tahun ini memang lebih tinggi dari standar yang diharapkan.

Secara bulanan (month to month), angka inflasi idealnya berada di bawah 0,29 persen. Namun saat ini, kenaikannya sudah melampaui 5 persen.

“Inflasi awal tahun ini sudah harus diwaspadai. Ada peningkatan permintaan, dan pedagang pasti menyesuaikan harga. Ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Menariknya, pemicu utama inflasi kali ini bukan semata bahan pokok seperti beras atau minyak goreng, melainkan harga emas yang terus merangkak naik.

Di Sulsel, emas tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan kontribusi sekitar 8,16 persen. Selain itu, komoditas ikan segar seperti ikan layang (8,24 persen), cakalang (7,67 persen), dan bandeng juga ikut mendorong kenaikan harga terutama akibat cuaca buruk yang memengaruhi pasokan.

Rizki menekankan pentingnya penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Ia mendorong pemerintah daerah memperbanyak Gerakan Pasar Murah untuk menyeimbangkan lonjakan permintaan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya perencanaan tanam dan panen yang terkoordinasi.

“Biasanya cabai naik menjelang Lebaran. Mestinya tiga bulan sebelumnya sudah ditanam, bahkan di pekarangan rumah. Jadi saat hari keagamaan tiba, sudah bisa dipetik hasilnya,” katanya.

Ia juga menyarankan agar setiap kabupaten/kota duduk bersama memetakan jadwal tanam dan panen. Dengan begitu, jika satu daerah surplus, daerah lain yang kekurangan bisa segera melakukan kerja sama distribusi.

Tanpa pemetaan, disparitas harga antarwilayah akan terus terjadi. Ada daerah yang sangat mahal, sementara lainnya relatif murah.

“Kalau sekarang kan ga, timpang kondisinya. Ada daerah yang mahal banget, murah, karena ga ada mapping atau pemetaan,” sebutnya.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif secara terbuka mengakui bahwa tingginya inflasi di daerahnya dipicu dua faktor besar. Harga emas dan komoditas perikanan.

Namun, ia juga menyinggung satu faktor yang cukup unik, yakni gaya hidup masyarakat.

“Penyebab inflasi karena harga emas, skincare, ikan layang, bandeng, tuna karena kami tidak punya laut,” kata Syaharuddin dalam rapat TPID.

Menurutnya, emas dan produk perawatan kulit telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Sidrap.

Ia mengaku pemerintah daerah kesulitan mengendalikan komoditas tersebut karena sifatnya bukan kebutuhan pokok yang bisa diintervensi langsung.

“Kami tidak bisa suruh masyarakat berhenti beli emas. Mereka punya uang. Mereka pikir ini investasi dan lifestyle. Masyarakat Sidrap merasa tidak sempurna kalau tidak pakai kalung emas yang panjang. Sulit kami larang jangan pakai skincare,” ujarnya.

Untuk komoditas ikan laut, Sidrap yang tidak memiliki wilayah pesisir harus bergantung pada daerah lain.

Karena itu, Pemkab Sidrap berencana memperkuat kerja sama antar daerah, termasuk dengan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah penghasil ikan, agar suplai bisa lebih terjamin dan harga lebih terkendali.

Sementara untuk cabai, bawang, dan sayuran, Sidrap relatif lebih aman karena bertetangga dengan Kabupaten Enrekang yang merupakan sentra produksi hortikultura.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menambahkan ketersediaan komoditas utama harus dipastikan, terutama menjelang Ramadan dan hari raya besar keagamaan.

Ia menyoroti komoditas ikan sebagai salah satu pemicu inflasi di beberapa daerah nonpesisir seperti Sidrap.

“Kerja sama antar daerah harus diperkuat. Sidrap bisa beli ikan dari Barru, Pangkep, atau Jeneponto. Kalau di Palopo pemicunya bawang, ya kerja sama dengan Enrekang sebagai penghasil bawang,” ujarnya.

Pemprov Sulsel, kata Jufri, bahkan membuka opsi penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk membantu subsidi transportasi distribusi pangan. Sebab, kenaikan harga kerap dipicu oleh mahalnya ongkos angkut.

Pemerintah daerah menargetkan inflasi bisa ditekan mendekati 2 persen. Namun tantangan tidak ringan.

Selain faktor permintaan dan distribusi, kondisi ekonomi nasional juga disebut tengah menghadapi tekanan.

“Bisa jadi daya beli juga menurun karena uang beredar kurang. Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja,” kata Jufri.

Dengan angka inflasi yang sudah tinggi sejak awal tahun, kewaspadaan menjadi kunci. Tanpa intervensi cepat dan koordinasi lintas daerah, lonjakan harga berpotensi semakin terasa menjelang momentum hari raya saat kebutuhan masyarakat meningkat. (jun)