Warga Minta Pemkab Bangun Jalan Desa Bulue

SOPPENG, BKM — Sebuah ruas jalan penghubung antar wilayah yakni Lejja Lamenton Datae Gellenge Desa Bulue Kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng sepanjang 3,5 kilometer menjadi saksi bisu ketimpangan pembangunan yang dirasakan warga selama puluhan tahun. Jalan ini sebenarnya masih bisa dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, namun kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan jauh dari layak. Padahal, jalan ini pernah mendapatkan penanganan berupa pengerasan tanah dan batu puluhan tahun silam, namun hingga kini belum pernah disentuh perbaikan menyeluruh meski sudah dua kepala daerah berganti memimpin kabupaten ini.

Selama lebih dari 20 tahun berlalu, tepatnya saat dua Bupati menjabat secara berturut-turut – masing-masing memimpin selama dua periode – jalan ini tak kunjung mendapatkan perhatian serius. Warga terus berharap ada perubahan, namun harapan itu selalu kandas. Kerusakan demi kerusakan muncul: permukaan jalan tak rata, banyak lubang yang makin lebar dan dalam, serta permukaan yang keras namun kasar dan berdebu saat kemarau, sementara licin dan berlumpur saat musim hujan.

“Jalan ini masih bisa dilewati motor maupun mobil, kami tidak menuntut jalan tol atau aspal mewah, kami hanya minta diperbaiki agar aman dan nyaman. Dulu puluhan tahun lalu pernah dikeraskan, tapi sampai sekarang begini saja. Sudah ada dua Bupati lewat, masing-masing menjabat dua periode, kami masih menunggu. Seolah jalan ini tidak masuk dalam peta pembangunan daerah,” ungkap Lasse, salah satu warga yang setiap hari melintasi jalan tersebut.

Kondisi jalan yang hanya sepanjang 3,5 kilometer ini sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang terjangkau, namun nasibnya selalu tertunda. Warga sering kali harus merawat jalan itu secara swadaya, menimbun lubang dengan tanah atau batu sendiri, hanya agar kendaraan bisa lewat dengan selamat. Biaya perawatan kendaraan warga pun menjadi lebih mahal akibat kondisi jalan yang buruk ini.

Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini, kondisi ini kembali menjadi sorotan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai ini mengamanatkan bahwa pembangunan harus dirasakan merata oleh seluruh warga, tanpa memandang wilayah, agar tidak ada kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Pembangunan yang hanya terpusat di kota kecamatan atau pusat kota, sementara akses vital warga di wilayah lain dibiarkan rusak puluhan tahun, jelas belum mencerminkan keadilan sosial. Negara dan pemerintah daerah hadir untuk memastikan hak setiap warga negara mendapatkan fasilitas umum yang layak, sebagai wujud persamaan hak dan kesejahteraan bersama.

Kini, dengan telah berjalannya pemerintahan yang baru, harapan warga kembali menggebu-gebu. Mereka menaruh kepercayaan besar kepada pemerintah yang sedang menjabat saat ini. Warga berdoa dan berharap, masa jabatan ini menjadi titik balik di mana janji pembangunan benar-benar ditepati, dan jalan sepanjang 3,5 kilometer yang sudah dinantikan perbaikannya puluhan tahun ini akhirnya dibenahi secara serius.

“Kami berharap Bupati dan jajaran sekarang mau melihat kami. Kami tidak minta lebih, cukup perbaiki jalan ini saja. Biar kami bisa beraktivitas tenang, hasil bumi mudah diangkut, dan anak-anak sekolah aman. Ini wujud nyata keadilan sosial bagi kami,” tambah warga lainnya.
Warga berharap momentum peringatan lahirnya dasar negara ini menjadi pengingat: Pancasila bukan hanya slogan, melainkan tindakan nyata yang harus dibuktikan lewat pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa.(ono/E)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar