Warga Sampaikan Masalah Kesehatan Hingga Keamanan Lingkungan di Reses Fahrizal

MAKASSAR, BKM — Persoalan pelayanan kesehatan, infrastruktur lingkungan, dan keamanan sosial mengemuka dalam kegiatan Reses Kedua Masa Sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 yang digelar anggota DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, di dua wilayah Kecamatan Rappocini, Rabu (11/2/2026).

Reses dilaksanakan di Kelurahan Tidung RW 06/RT 06 dan Kelurahan Kassi-Kassi RT 10/RW 10. Kegiatan tersebut menjadi forum terbuka bagi warga untuk menyampaikan keluhan yang selama ini belum tertangani secara optimal.

Di titik pertama, Kelurahan Tidung, warga menyoroti kebutuhan lahan seluas 380 meter persegi yang direncanakan untuk pembangunan pos terpadu sebagai pusat pelayanan dan kegiatan warga.

Selain itu, persoalan drainase yang tidak berfungsi maksimal, minimnya penerangan jalan, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilaporkan tidak aktif juga menjadi perhatian utama.

Warga juga mempertanyakan tindak lanjut sejumlah laporan yang telah disampaikan melalui aplikasi Lontara Plus, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian penanganan.

Sementara itu, di Kelurahan Kassi-Kassi, keluhan warga lebih banyak berkaitan dengan jaminan kesehatan dan ketertiban lingkungan. Sejumlah warga mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan mereka tidak aktif, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan.

Selain itu, warga mengusulkan pembangunan baruga sebagai ruang berkegiatan sosial, serta meminta penguatan keamanan lingkungan melalui sinergi RT, RW, dan tokoh masyarakat. Perhatian khusus juga diberikan pada aktivitas remaja yang kerap berlangsung hingga larut malam dan dinilai perlu mendapat pembinaan bersama.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fahrizal Arrahman menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap keluhan warga agar mendapat tindak lanjut nyata dari instansi terkait.

“Reses ini adalah ruang bagi warga menyampaikan persoalan riil yang mereka hadapi. Semua aspirasi akan kami catat dan kawal, terutama yang menyangkut pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan keamanan lingkungan,” tegas Fahrizal.

Ia menambahkan, pengawalan aspirasi akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan dinas teknis agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar