1,7 Juta KK di Sulsel Jadi Penerima Bansos

MAKASSAR, BKM–Sebanyak 1,7 Juta Kepala Keluarga (KK) di Sulsel patut bersyukur. Mereka ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial (Bansos) yang segera cair untuk Triwulan II.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2026 akan segera dilakukan dalam periode April hingga Juni.
Program ini menyasar jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran bansos tetap mengacu pada skema triwulanan, dengan fokus pada ketepatan sasaran melalui pemutakhiran data secara berkala.
Di Sulawesi Selatan, jumlah penerima bansos tercatat mencapai sekitar 1,7 juta kepala keluarga. Mereka terdiri dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 300.896 keluarga, bantuan sembako 583.788 keluarga, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar 836.438 keluarga.

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa akurasi data penerima bansos masih menjadi tantangan utama. Bahkan, sekitar 45 persen data dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Data itu cepat sekali berubah. Ada yang meninggal, ada yang lahir, pindah, menikah, atau kondisi ekonominya berubah. Kalau kita tidak cepat memutakhirkan, bisa saja bantuan justru diberikan kepada yang sudah tidak berhak,” ujar Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4).

Karena itu, pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Proses ini turut melibatkan dinas sosial, pemerintah desa dan kelurahan, hingga perangkat paling bawah seperti RT dan RW.
Menurutnya, pendekatan ini penting agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembaruan data.

“Kami membuka partisipasi masyarakat. Bisa melalui RT/RW, kelurahan, dinas sosial, maupun lewat aplikasi Cek Bansos. Jadi semua bisa ikut mengoreksi dan memastikan data ini akurat,” jelasnya.
Dalam sistem terbaru, data penerima bansos disusun berdasarkan kategori kesejahteraan yang disebut desil.
Sistem ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dari yang paling rentan hingga yang paling mampu.
Secara sederhana, desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk paling miskin, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling mampu. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara lebih terarah.

“Dengan sistem desil ini, intervensi kita jadi lebih tepat. Fokus kita di desil 1 dan 2. Kalau masih ada anggaran, bisa diperluas ke desil berikutnya,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dampak dari penggunaan sistem ini terhadap penurunan angka kemiskinan belum dapat diukur dalam waktu dekat.
Selain bantuan tunai dan sembako, pemerintah juga mengintegrasikan berbagai program sosial lainnya untuk membantu masyarakat rentan. Di antaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni serta bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Jadi tidak hanya bansos, tapi ada intervensi lain yang kita satukan. Harapannya satu keluarga yang berada di kondisi paling bawah bisa kita angkat secara bertahap,” katanya.
Dalam proses pemutakhiran data, perubahan daftar penerima juga menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Pemerintah mencatat terdapat jutaan data penerima yang diperbarui, termasuk penghapusan dan penambahan penerima baru. Tahun ini, ada 11.000 penerima manfaat PKH yang dihapus hasil dari pemukhtahiran data.

Meski begitu, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa alokasi anggaran bansos tidak berkurang. Setiap penghapusan data penerima akan diikuti dengan penambahan penerima lain yang dinilai lebih berhak.
“Kalau ada yang dikeluarkan, pasti digantikan. Jadi alokasinya tetap, hanya penerimanya yang disesuaikan agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik apabila namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima bansos. Pemerintah menyediakan mekanisme pengajuan keberatan atau usul sanggah bagi warga yang merasa masih layak menerima bantuan.

“Masyarakat tidak perlu panik. Kalau merasa masih membutuhkan, bisa mengajukan sanggahan melalui RT/RW, kelurahan, dinas sosial, atau lewat aplikasi,” ujarnya.
Transparansi data juga menjadi perhatian pemerintah dalam penyaluran bansos. Kementerian Sosial, kata dia, membuka akses data agar dapat diawasi bersama oleh publik.
Langkah ini sekaligus menjawab berbagai temuan dalam proses audit, di mana masih ditemukan kasus bantuan yang disalurkan kepada penerima yang sudah meninggal atau tidak lagi memenuhi kriteria.
“Kalau datanya terbuka, semua bisa ikut mengawasi dan mengoreksi. Ini penting agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” katanya.
Dengan pemutakhiran data yang terus dilakukan setiap tiga bulan, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan semakin akurat dan efektif dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan. (jun)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar