Dewan Minta Penempatan Pegawai Dibenahi

MAKASSAR, BKM—Persoalan penataan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar kembali menjadi perhatian kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. Mulai dari sistem absensi, penempatan aparatur yang jauh dari domisili, hingga dampaknya terhadap pelayanan administrasi masyarakat dinilai perlu segera dibenahi agar kinerja birokrasi semakin maksimal.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad mengatakan, banyak pegawai mengeluhkan penempatan kerja yang terlalu jauh dari tempat tinggal. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kedisiplinan dan efektivitas kerja aparatur.
“Penempatan pegawai harus ditata dengan baik. Jangan sampai ada yang bertugas terlalu jauh rumahnya di Rappocini tapi kerjanya di Tamalanrea atau Biringkanaya, sehingga mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, ataupun membuat kewalahan,” ungkapnya, Kamis (16/4).

Ia menilai distribusi pegawai harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah dan beban kerja masing-masing kantor. Menurutnya, penataan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di Kota Makassar. Selain itu, Politisi Demokrat Makassar ini juga menyoroti masih adanya jabatan kosong di sejumlah kelurahan maupun unit pelayanan. Ia menegaskan posisi strategis yang belum terisi dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pemerintah.

“Jabatan kosong harus segera diisi, jangan sampai anggaran dan program yang sudah direncanakan tidak berjalan maksimal karena kekurangan pejabat pelaksana seperti tahun kemarin ada anggaran 500 tidak bisa di gunakan karena kekosongan ini, sekarang ini Dakel sudah di turunkan 300 juta tapi dikali berapa kelurahan. Jadi percuma dakel ini ada milyaran tapi dampaknya tidak bisa dirasakan masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Idris menyoroti pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia meminta pengawasan internal diperketat, terutama terkait kehadiran pegawai saat jam kerja. “Pelayanan publik harus menjadi prioritas. Kalau masyarakat datang mengurus berkas, pegawai harus ada di tempat dan siap melayani,” katanya.

Menurutnya, sistem absensi harus dibarengi pengawasan nyata di lapangan agar tidak hanya sebatas administrasi. Ia menilai kehadiran pegawai harus benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan. Ia juga mendorong proses pengangkatan dan penataan pegawai, termasuk PPPK, dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Dengan demikian, seluruh aparatur yang telah lama mengabdi mendapat kepastian status dan jenjang karier yang adil.

“Kita berharap Pemerintah Kota Makassar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pegawai, pengisian jabatan kosong, serta peningkatan disiplin ASN. Agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan baik kedepannya,” tuturnya. (ita)

Rekomendasi Untukmu

Epaper Berita Kota Makassar